Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto

Kompas.com - 28/11/2018, 19:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya keberatan dengan pernyataan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah.

Basarah mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto adalah bapak korupsi di Indonesia.

Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengatakan, julukan itu tak pantas ditujukan kepada Soeharto.

Ia mengatakan, praktik korupsi tak hanya terjadi pada era Soeharto.

Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.Reza Jurnaliston Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.
"Korupsi itu sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Maka julukan bapak korupsi tak pantas dialamatkan pada H.M Soeharto, Presiden ke-2 RI yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi," ujar Andi, melalui siaran pers, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Timses Jokowi: Guru dari Korupsi Itu Soeharto, Mantan Mertua Prabowo

Menurut Andi, Soeharto adalah peletak dasar pembangunan NKRI. Lagipula, kata dia, pada era Soeharto, jarang ada kasus korupsi seperti  saat ini.

Ia menyebutkan, Soeharto juga meninggalkan "warisan" dalam hal pemberantasan korupsi, yakni TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.

Peraturan itu diklaim sebagai salah satu fondasi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi meminta agar Basarah tak lagi membawa nama Soeharto untuk mencari popularitas.

Baca juga: Gerindra: Negara Lain Tahu soal Korupsi di RI, Enggak Perlu Diumpetin

"Mohon kepada Bapak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologis kami di Partai Berkarya. Dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan. Mari berpolitik yang santun dan sehat," ujar Andi.

Sebelumnya, Basarah menyebutkan, maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Oleh karena itu, ia menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Basarah menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Baca juga: Di Singapura, Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium Empat

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah usai menghadiri diskusi di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Menurut dia, dengan menyinggung permasalahan korupsi, Prabowo seperti memercik air di dulang tepercik muka sendiri. Alasannya, ia menyebutkan, Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com