Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Membangun Infrastruktur itu Kewajiban, Jangan Tipu Rakyat

Kompas.com - 28/11/2018, 18:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran dengan Presiden Joko Widodo yang mengaku sengaja mengebut infrastruktur untuk kepentingan pemilu presiden 2019.

Padahal, menurut Fadli, infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bukan lah sebuah prestasi.

"Infrastruktur itu kewajiban. Semua Presiden pasti membangun infrastruktur. Jadi itu bukan prestasi," kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Fadli menegaskan bahwa semua Presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono pasti melakukan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan kebutuhan zamannya.

Baca juga: Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

"Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, tapi kewajiban biasa kok. Itu kewajiban rutin dari pemerintahan ke pemerintahan," kata Fadli.

"Jadi ini menurut saya jangan menipu rakyat," tambah wakil ketua DPR ini.

Presiden Joko Widodo mengakui mengebut pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Awalnya, Jokowi bicara soal Tol Bakauheni-Palembang. Tol tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2019.

Namun, Jokowi meminta agar pengerjaannya dipercepat. Kepala Negara ingin proyek itu bisa selesai pada April 2019.

Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tau kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

"Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja," sambung Jokowi.

Pemungutan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar pada 17 April. Adapun Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 4-5 Juni. 

Kompas TV Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi di kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya diresmikan. Proyek infrastruktur memang jadi keunggulan Pemerintahan Joko Widodo. Tak heran jika jelang lebaran dan Pemilu 2019 presiden meminta beberapa proyek infrastruktur bisa segera diresmikan. Desakan Presiden Jokowi agar pembangunan infrastruktur bisa rampung jelang pelaksanaan Pemilu 2019 menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah hal wajar. Menurut JK pemerintah di mana pun harus sukses. Percepatan pembangunan infrastruktur harus diakui akan jadi modal bagi Joko Widodo meraih elektabilitas tinggi dalam Pilpres 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com