Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 28/11/2018, 17:50 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Reza JurnalistonSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar proyek infrastruktur selesai sebelum Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Karding, jika proyek infrastruktur lebih cepat selesai maka akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menilai Jokowi memanfaatkan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

“Ya enggak lah (menggunakan wewenang pribadi). Kalau mengerjakan sesuatu semakin cepat jadi semakin baik kan. Sepanjang ukuran kualitas dan bahannya terbaik, artinya manfaat yang didapat rakyat lebih cepat,” kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

Karding tak sependapat dengan penilaian Ferdinand Hutahaean yang menganggap perintah Jokowi mempercepat proyek infrastruktur masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan.

“Apa yang diperalat kan itu bawahannya Presiden. Dia (Ferdinand) yang enggak ngerti tata negara di pemerintahan,” kata Karding.

“Jadi enggak ada masalah, justru kalau pekerjaan cepet selesai berarti efektif, produktif digunakan untuk manfaat rakyat lebih cepat penghasilan untuk negara kan bagus,” lanjut dia.

Menurut Karding, apa yang dilakukan bukan masuk kategori kampanye dan tidak ada penyalahgunaan jabatan.

Kecuali, lanjut Karding, jika ada unsur korupsi di dalam proyek yang diambil untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tidak Campuri Kepentingan Politik dengan Pembangunan Infrastruktur

Karding justru meminta Ferdinand untuk lebih fokus mengkritisi hal-hal yang lebih substantif yang dapat mengedukasi masyarakat.

“Dia (Ferdinand Hutahaean) kehabisan bahan mending mengkritisi hal-hal yang lebih substantif, edukatif, dan konsepsional ke masyarakat. Hal itu lebih baik daripada hal-hal yang enggak penting,” kata Karding.

Diberitakan sebelumnya, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik Presiden Joko Widodo yang ingin proyek infrastruktur selesai sebelum Pilpres 2019. Ferdinand menilai Jokowi sedang menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X