Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 28/11/2018, 17:50 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar proyek infrastruktur selesai sebelum Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Karding, jika proyek infrastruktur lebih cepat selesai maka akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menilai Jokowi memanfaatkan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

“Ya enggak lah (menggunakan wewenang pribadi). Kalau mengerjakan sesuatu semakin cepat jadi semakin baik kan. Sepanjang ukuran kualitas dan bahannya terbaik, artinya manfaat yang didapat rakyat lebih cepat,” kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

Karding tak sependapat dengan penilaian Ferdinand Hutahaean yang menganggap perintah Jokowi mempercepat proyek infrastruktur masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan.

“Apa yang diperalat kan itu bawahannya Presiden. Dia (Ferdinand) yang enggak ngerti tata negara di pemerintahan,” kata Karding.

“Jadi enggak ada masalah, justru kalau pekerjaan cepet selesai berarti efektif, produktif digunakan untuk manfaat rakyat lebih cepat penghasilan untuk negara kan bagus,” lanjut dia.

Menurut Karding, apa yang dilakukan bukan masuk kategori kampanye dan tidak ada penyalahgunaan jabatan.

Kecuali, lanjut Karding, jika ada unsur korupsi di dalam proyek yang diambil untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tidak Campuri Kepentingan Politik dengan Pembangunan Infrastruktur

Karding justru meminta Ferdinand untuk lebih fokus mengkritisi hal-hal yang lebih substantif yang dapat mengedukasi masyarakat.

“Dia (Ferdinand Hutahaean) kehabisan bahan mending mengkritisi hal-hal yang lebih substantif, edukatif, dan konsepsional ke masyarakat. Hal itu lebih baik daripada hal-hal yang enggak penting,” kata Karding.

Diberitakan sebelumnya, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik Presiden Joko Widodo yang ingin proyek infrastruktur selesai sebelum Pilpres 2019. Ferdinand menilai Jokowi sedang menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com