Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 28/11/2018, 17:50 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Reza JurnalistonSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar proyek infrastruktur selesai sebelum Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Karding, jika proyek infrastruktur lebih cepat selesai maka akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menilai Jokowi memanfaatkan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

“Ya enggak lah (menggunakan wewenang pribadi). Kalau mengerjakan sesuatu semakin cepat jadi semakin baik kan. Sepanjang ukuran kualitas dan bahannya terbaik, artinya manfaat yang didapat rakyat lebih cepat,” kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/11/2018).


Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

Karding tak sependapat dengan penilaian Ferdinand Hutahaean yang menganggap perintah Jokowi mempercepat proyek infrastruktur masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan.

“Apa yang diperalat kan itu bawahannya Presiden. Dia (Ferdinand) yang enggak ngerti tata negara di pemerintahan,” kata Karding.

“Jadi enggak ada masalah, justru kalau pekerjaan cepet selesai berarti efektif, produktif digunakan untuk manfaat rakyat lebih cepat penghasilan untuk negara kan bagus,” lanjut dia.

Menurut Karding, apa yang dilakukan bukan masuk kategori kampanye dan tidak ada penyalahgunaan jabatan.

Kecuali, lanjut Karding, jika ada unsur korupsi di dalam proyek yang diambil untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tidak Campuri Kepentingan Politik dengan Pembangunan Infrastruktur

Karding justru meminta Ferdinand untuk lebih fokus mengkritisi hal-hal yang lebih substantif yang dapat mengedukasi masyarakat.

“Dia (Ferdinand Hutahaean) kehabisan bahan mending mengkritisi hal-hal yang lebih substantif, edukatif, dan konsepsional ke masyarakat. Hal itu lebih baik daripada hal-hal yang enggak penting,” kata Karding.

Diberitakan sebelumnya, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik Presiden Joko Widodo yang ingin proyek infrastruktur selesai sebelum Pilpres 2019. Ferdinand menilai Jokowi sedang menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X