Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2018, 17:50 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar proyek infrastruktur selesai sebelum Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Karding, jika proyek infrastruktur lebih cepat selesai maka akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menilai Jokowi memanfaatkan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

“Ya enggak lah (menggunakan wewenang pribadi). Kalau mengerjakan sesuatu semakin cepat jadi semakin baik kan. Sepanjang ukuran kualitas dan bahannya terbaik, artinya manfaat yang didapat rakyat lebih cepat,” kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

Karding tak sependapat dengan penilaian Ferdinand Hutahaean yang menganggap perintah Jokowi mempercepat proyek infrastruktur masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan.

“Apa yang diperalat kan itu bawahannya Presiden. Dia (Ferdinand) yang enggak ngerti tata negara di pemerintahan,” kata Karding.

“Jadi enggak ada masalah, justru kalau pekerjaan cepet selesai berarti efektif, produktif digunakan untuk manfaat rakyat lebih cepat penghasilan untuk negara kan bagus,” lanjut dia.

Menurut Karding, apa yang dilakukan bukan masuk kategori kampanye dan tidak ada penyalahgunaan jabatan.

Kecuali, lanjut Karding, jika ada unsur korupsi di dalam proyek yang diambil untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Tidak Campuri Kepentingan Politik dengan Pembangunan Infrastruktur

Karding justru meminta Ferdinand untuk lebih fokus mengkritisi hal-hal yang lebih substantif yang dapat mengedukasi masyarakat.

“Dia (Ferdinand Hutahaean) kehabisan bahan mending mengkritisi hal-hal yang lebih substantif, edukatif, dan konsepsional ke masyarakat. Hal itu lebih baik daripada hal-hal yang enggak penting,” kata Karding.

Diberitakan sebelumnya, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik Presiden Joko Widodo yang ingin proyek infrastruktur selesai sebelum Pilpres 2019. Ferdinand menilai Jokowi sedang menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kado HUT Ke-66 Pertamina, Deretan Capaian Gemilang di Tahun 2023

Kado HUT Ke-66 Pertamina, Deretan Capaian Gemilang di Tahun 2023

Nasional
KPK Absen, Sidang Praperadilan Eks Wamenkumham Ditunda Pekan Depan

KPK Absen, Sidang Praperadilan Eks Wamenkumham Ditunda Pekan Depan

Nasional
PDI-P: Jangan Sampai Republik Ini Dipimpin Orang dengan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

PDI-P: Jangan Sampai Republik Ini Dipimpin Orang dengan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

Nasional
Resmikan Stasiun Pompa Air Sentiong, Jokowi: Ini Terbesar di Indonesia, Anggarannya Rp 481 miliar

Resmikan Stasiun Pompa Air Sentiong, Jokowi: Ini Terbesar di Indonesia, Anggarannya Rp 481 miliar

Nasional
Disebut Zulhas Jadi Kader PAN, Jokowi: PAN Masuk Keluarga Kita, Kita Masuk Keluarga PAN

Disebut Zulhas Jadi Kader PAN, Jokowi: PAN Masuk Keluarga Kita, Kita Masuk Keluarga PAN

Nasional
Sekjen PDI-P: Yang Tidak Paham Persoalan Rakyat Hanya 'Gojek-gojekan'

Sekjen PDI-P: Yang Tidak Paham Persoalan Rakyat Hanya "Gojek-gojekan"

Nasional
Jokowi: RUU DKJ Inisiatif DPR, Biarkan Berproses di Sana

Jokowi: RUU DKJ Inisiatif DPR, Biarkan Berproses di Sana

Nasional
Elektabilitas Ganjar-Mahfud Nomor 3 Versi Litbang Kompas, PDI-P Berharap pada Jawa Tengah

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Nomor 3 Versi Litbang Kompas, PDI-P Berharap pada Jawa Tengah

Nasional
Ganjar Mengaku Tak Kecil Hati dengan Hasil Survei Litbang Kompas

Ganjar Mengaku Tak Kecil Hati dengan Hasil Survei Litbang Kompas

Nasional
Kasus Pengadaan APD, KPK Panggil Anggota Komisi VI DPR RI dan Irjen Kemenkes

Kasus Pengadaan APD, KPK Panggil Anggota Komisi VI DPR RI dan Irjen Kemenkes

Nasional
Gibran: Yang Belum Tentukan Pilihan Capres Banyak, Mungkin Nunggu Debat

Gibran: Yang Belum Tentukan Pilihan Capres Banyak, Mungkin Nunggu Debat

Nasional
Polemik RUU DKJ, Jokowi Tetap Ingin Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat Langsung

Polemik RUU DKJ, Jokowi Tetap Ingin Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat Langsung

Nasional
Jokowi Ingatkan Mahasiswa, Harus Berani Berinovasi karena Perubahan Dunia Sangat Cepat

Jokowi Ingatkan Mahasiswa, Harus Berani Berinovasi karena Perubahan Dunia Sangat Cepat

Nasional
Elektabilitasnya Meroket, Gibran: Kalau Naik Enggak Usah Dilaporin

Elektabilitasnya Meroket, Gibran: Kalau Naik Enggak Usah Dilaporin

Nasional
Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Natal, Istri Ganjar: Harus Ada Intervensi Pemerintah

Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Natal, Istri Ganjar: Harus Ada Intervensi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com