Istana: Apa Dasarnya Ferdinand Menuduh Jokowi Memperalat Lembaga Negara?

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Adita Irawati menilai, pernyataan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean bahwa Presiden Joko Widodo memperalat lembaga negara adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan.

"Tidak benar dan terlalu berlebihan menyebut pernyataan Pak Presiden sebagai bentuk memperalat negara. Apa dasarnya menuduh demikian?" kata Adita melalui sambungan telepon, Rabu (28/11/2018) siang.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Ia heran mengapa permintaan Presiden Jokowi agar proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Lampung-Palembang segera beroperasi justru menuai komentar negatif, khususnya dari kalangan politikus.

Seharusnya, instruksi Presiden itu disambut positif lantaran masyarakat otomatis dapat menggunakan proyek infrastruktur tersebut.

"Kalau sebuah proyek infrastruktur bisa selesai lebih cepat, mengapa malah dikeluhkan? Seharusnya kan malah disyukuri dan diapresiasi karena artinya lebih cepat juga bisa dinikmati masyarakat," ujar Adita.

Apalagi, jika tol Lampung-Palembang resmi beroperasi April 2019, dapat memudahkan masyarakat yang hendak melaksanakan mudik Lebaran.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Masih Sibuk Meresmikan Proyek Era SBY

Poin yang seharusnya menjadi perhatian adalah apakah percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut mengabaikan tata kelola dan ketentuan atau tidak.

Dalam konteks permintaan Presiden pada ruas tol Lampung-Palembang, Adita memastikan, tidak ada tata kelola yang diabaikan.

Proyek itu sangat memungkinkan untuk rampung dan beroperasi lebih cepat.

"Kita semua pasti mengawal agar tidak ada yang dilanggar. Presiden pasti tidak akan mau kalau demi percepatan proyek terjadi pelanggaran. Beliau sangat concern akan hal ini," ujar Adita.

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

Diberitakan, Ferdinand mengatakan bahwa Presiden Jokowi memperalat lembaga negara agar sebuah proyek infrastruktur rampung lebih cepat dari jadwal yang telah dikalkulasi. Hal ini dinilai hanya demi mengeruk keuntungan politik pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu pagi.

Pernyataan Ferdinand merujuk pada pidato Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum dan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa (27/11/2018) kemarin.

Pada dua acara itu, Presiden Jokowi mengaku, meminta agar proyek jalan tol Lampung-Palembang dapat dioperasikan April 2019.

Sebab, ia mendapatkan laporan bahwa proyek itu dapat dioperasikan bulan Juni 2019.

"Mbok agak maju sedikit ke bulan April. Biar ada manfaatnya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian meluruskan apa maksud dari pernyataan "biar ada manfaatnya."

"Maksudnya manfaat buat Lebaran ya Jadi sudah bisa dari Lampung ke Palembang, mudik Lebaran pakai mobil. Bukan untuk Pemilu. Pasti mikirnya Pemilu ini," ujar Jokowi.

Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan, "tapi ya itu (Pemilu) juga."