PKS: Kalau Transportasi Umum Layak, Kita Tidak Akan Keluarkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu faktor pendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor yang dijanjikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah transportasi umum yang mereka nilai belum layak.

Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi (Ekuintek) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Handi Risza Idris menuturkan, RUU tersebut adalah kompensasi bagi publik sebab transportasi umum belum dapat dinikmati.

"Jadi ide dasarnya itu kan ini bagian dari kompensasi, insentif, yang diberikan kepada masyarakat selama transportasi publik itu belum memadai," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Menurutnya, pemerintah kesulitan untuk membuat transportasi umum yang memadai bagi publiknya.

"Oh iya dong, kalau seandainya baik, transportasi kita baik, layak dari sisi keselamatan, kita enggak akan keluarkan kebijakan ini," kata Handi.

Baca juga: Alasan PKS Usulkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Untuk itu, sepeda motor menjadi alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah, selama transportasi umum belum maksimal.

Selain sebagai alat transportasi, Handi mengatakan sepeda motor juga dapat digunakan untuk mendukun mata pencaharian.

Oleh sebab itu, PKS ingin mengurangi beban masyarakat dengan mencabut kewajiban membayar pajak kendaraan roda dua tersebut.

Handi pun membantah bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan dorongan pemerintah kepada publik agar menggunakan transportasi umum.

Malah sebaliknya, menurutnya hak itu dapat mendorong adanya transportasi umum yang lebih baik. Selain juga memberikan keuntungan yang sama seperti yang diterima pemilik kendaraan roda empat.

"Jadi tidak saling bertentangan, bahkan ini menjadi saling menguatkan, supaya masyarakat mendapatkan fasilitas sebagaimana yang dinikmati roda empat," jelas dia.

Sebelumnya, PKS menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dua program yang akan diperjuangkan mereka terdiri dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.