Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silaturahim dengan Ulama Bogor dan Depok, Jokowi Klarifikasi 3 Isu Miring

Kompas.com - 21/11/2018, 22:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dian Maharani

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (21/11/2018) petang, bersilaturahim dengan 50-an kiai dan ulama dari Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok.

Silaturahim dilaksanakan di Masjid Baitussalam, yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor.

Pengamatan Kompas.com, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam serta celana dan peci berwarna senada tiba di masjid itu sekitar pukul 18.48 WIB.

Melihat kedatangan Presiden Jokowi, para kiai dan ulama langsung bangkit berdiri. Presiden pun menyalami mereka satu per satu sambil mencium pipi kiri dan kanannya.

Ajang silaturahim itu digunakan Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi sejumlah isu miring atas dirinya.

Baca juga: Timses Yakin Paket Kebijakan Ekonomi XVI Tak Ganggu Elektabilitas Jokowi

"Mungkin ini sudah saya sampaikan berkali-kali, mungkin sudah ada yang dengar, mungkin juga ada yang belum," ujar Jokowi membuka klarifikasinya tersebut.

Pertama, mengenai isu bahwa Indonesia "diserbu" tenaga kerja asing, khususnya dari China. Jokowi menegaskan, isu itu tidak benar.

Presiden menegaskan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia di bawah satu persen apabila dibandingkan dengan penduduk Indonesia, lebih tepatnya sebesar 0,03 persen alias sekitar 78.000.

Dari total jumlah tenaga kerja asing di Indonesia itu, jumlah tenaga kerja asal China hanya sebesar 24.000-an. Artinya, jumlahnya sangat sedikit.

"Justru tenaga kerja kita di China ada 84.000-an, di Hong Kong ada 160.000-an dan di Taiwan ada 200.000. Tambah saja jadi berapa itu. Artinya apa? Justru yang di sana jadi (antek) Indonesia. Jangan dibolak-balik," ujar Jokowi.

Isu kedua yang diklarifikasi oleh Presiden Jokowi, yakni bahwa Jokowi adalah antek asing. Presiden juga heran dengan tudingan ini.

Sebab di bawah pemerintahannya, justru sejumlah blok minyak dan gas serta tambang yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan asing, kini telah dimiliki oleh BUMN Indonesia. Beberapa di antaranya, yakni Blok Rokan, Blok Mahakam, dan Freeport.

"Kok enggak ada yang demo saya? Demo dukung maksudnya. Karena kalau dukungan doa, pasti sudah para ulama. Tapi demo dukungan moril ini yang harusnya jadi penambah semangat," ujar Jokowi.

Isu miring terakhir yang diklarifikasi Jokowi, yakni soal tuduhan bahwa dirinya adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Seperti yang seringkali diungkapkan di sejumlah kesempatan, Jokowi menjelaskan bahwa negara telah menyatakan PKI sebagai organisasi yang terlarang tahun 1965/1966. Jokowi sendiri lahir tahun 1961.

"Apa ada aktivis PKI balita?" tanya Jokowi yang diikuti tawa para kiai dan ulama.

Silaturahim Presiden dengan kiai serta ulama se-Bogor dan Depok itu merupakan bagian dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

Usai silaturahim, Presiden Jokowi dan para ulama serta kiai melaksanakan  shalat isya di  masjid itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com