Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Seandainya Kita Bisa Memproduksi Sendiri, Mengapa Harus Impor?

Kompas.com - 07/11/2018, 16:00 WIB
Jessi Carina,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia bisa melakukan swasembada di beberapa sektor, khususnya sektor pangan. Dengan begitu, dia yakin Indonesia tidak perlu lagi mengimpor berbagai komoditas pangan.

"Ini yang jadi salah satu keberpihakan yang ingin Prabowo-Sandi hadirkan yaitu kita ingin fokus betul-betul untuk memperkuat pertanian, sumber-sumber pangan kita, dan seandainya kita bisa memproduksi sendiri mengapa kita harus impor?" ujar Sandiaga di Hutan Kota Sangga Buana, Rabu (7/11/2018).

Untuk melakukan swasembada pangan, Sandiaga mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Data-data mengenai jumlah produksi harus diselaraskan lagi karena bisa berbeda di tiap kementerian.

Baca juga: Hadiri Peluncuran Situs Web Partai Emak-emak, Sandiaga Dikerubungi Ibu-ibu

Kemudian, jumlah produksinya juga harus ditingkatkan agar kebutuhannya bisa dipenuhi. Sandiaga juga menceritakan kunjungannya ke Gorontalo beberapa waktu lalu. Dia mengatakan Gorontalo merupakan penghasil jagung yang berkualitas baik.

"Mereka memberikan saran kalau misalnya kita fokus untuk pengembangan pertanian jagung di beberapa provinsi dengan kluster pangan, dengan pendekatan teknologi, itu kita bisa swasembada, tidak perlu impor gitu," kata dia.

Baca juga: Ingin Menang Tanpa Sengketa, Sandiaga Tak Siapkan Pengacara di Pilpres

Namun, Sandiaga mengakui swasembada tidak bisa dilakukan di semua sektor. Khusus untuk itu, dia menyebut akan ada kebijakan sendiri yang temporer.

"Memang ada produk-produk yang tidak bisa dihadirkan (dengan impor), kita tambah dengan kebijakan-kebijakan yang temporer. Tapi yang bisa kita produksi sendiri, why we do have to import? Kenapa enggak fokus ke penguatan kita sendiri," ujar Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com