Ingin Menang Tanpa Sengketa, Sandiaga Tak Siapkan Pengacara di Pilpres

Kompas.com - 07/11/2018, 15:31 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, di Hutan Kota Sangga Buana, Lebak Bulus, Rabu (7/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, di Hutan Kota Sangga Buana, Lebak Bulus, Rabu (7/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengatakan pihaknya tidak akan menunjuk pengacara khusus dalam Pemilihan Presiden 2019.

Sebab, dia ingin Pilpres ini dimenangkan tanpa ada sengketa.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya tanggapannya tentang Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara calon presiden dan wakil presiden nomor 1, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tentunya kita hormati pilihan Pak Yusril. Kami sendiri tidak menunjuk pengacara khusus karena kami mengantisipasi bahwa Pilpres ini akan dimenangkan tanpa sengketa," ujar Sandiaga di kawasan Lebak Bulus, Rabu (7/11/2018).

Sandiaga berharap siapapun yang menang dalam Pilpres nanti, pihak yang kalah tidak akan melakukan gugatan. Namun seandainya terjadi sengketa hasil pemilu, Sandiaga mengatakan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga akan fokus kepada tim hukum yang sudah ada.

Menurut Sandiaga, menyiapkan pengacara khusus untuk Pilpres seolah bersiap-siap perang.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Sandiaga Klaim Didukung Kader Akar Rumput PBB

"Kalau Allah memenangkan ini kepada Prabowo-Sandiaga, tidak akan berujung pada sengketa. Jadi kita tidak menjaga-jaga atau siap-siap perang gitu, kita enggak. Kita cukup yakin bahwa kemenangan itu tanpa sengketa," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, pengacara Yusril Ihza Mahendra bersedia menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yusril mengatakan, ia bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf atas tawaran Erick Thohir, yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Kompas TV Apakah kesepakatan antara DPD Gerindra dan DPW PKS DKI Jakarta ini jadi akhir dari polemik &quot;perebutan&quot; kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta? Jika ini sudah final, akankah prosesnya nanti akan lancar hingga DPRD DKI mengetok palu pengisi kursi DKI dua yang ditinggalkan Sandiaga Uno?<br /> <br /> Kita bahas ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, ada juga sekretaris fraksi PKS DPRD DKI Ahmad Yani dan ada juga analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, dan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Nasional
Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X