Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Menang Tanpa Sengketa, Sandiaga Tak Siapkan Pengacara di Pilpres

Kompas.com - 07/11/2018, 15:31 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengatakan pihaknya tidak akan menunjuk pengacara khusus dalam Pemilihan Presiden 2019.

Sebab, dia ingin Pilpres ini dimenangkan tanpa ada sengketa.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya tanggapannya tentang Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara calon presiden dan wakil presiden nomor 1, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tentunya kita hormati pilihan Pak Yusril. Kami sendiri tidak menunjuk pengacara khusus karena kami mengantisipasi bahwa Pilpres ini akan dimenangkan tanpa sengketa," ujar Sandiaga di kawasan Lebak Bulus, Rabu (7/11/2018).

Sandiaga berharap siapapun yang menang dalam Pilpres nanti, pihak yang kalah tidak akan melakukan gugatan. Namun seandainya terjadi sengketa hasil pemilu, Sandiaga mengatakan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga akan fokus kepada tim hukum yang sudah ada.

Menurut Sandiaga, menyiapkan pengacara khusus untuk Pilpres seolah bersiap-siap perang.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Sandiaga Klaim Didukung Kader Akar Rumput PBB

"Kalau Allah memenangkan ini kepada Prabowo-Sandiaga, tidak akan berujung pada sengketa. Jadi kita tidak menjaga-jaga atau siap-siap perang gitu, kita enggak. Kita cukup yakin bahwa kemenangan itu tanpa sengketa," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, pengacara Yusril Ihza Mahendra bersedia menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yusril mengatakan, ia bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf atas tawaran Erick Thohir, yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Kompas TV Apakah kesepakatan antara DPD Gerindra dan DPW PKS DKI Jakarta ini jadi akhir dari polemik &quot;perebutan&quot; kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta? Jika ini sudah final, akankah prosesnya nanti akan lancar hingga DPRD DKI mengetok palu pengisi kursi DKI dua yang ditinggalkan Sandiaga Uno?<br /> <br /> Kita bahas ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, ada juga sekretaris fraksi PKS DPRD DKI Ahmad Yani dan ada juga analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, dan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com