Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Keluar Pasar Lalu Bilang Harga Mahal

Kompas.com - 04/11/2018, 20:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sengaja blusukan ke Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Minggu (4/11/2018) pagi.

Jokowi ingin mengecek kebenaran omongan sejumlah pihak yang mengatakan harga-harga barang di pasar mengalami kenaikan.

"Tadi pagi jam 06.00 WIB, saya sudah masuk ke Pasar Anyar. Ngapain di pasar? Karena ada yang mengatakan, harga-harga naik," ujar Jokowi saat berpidato di depan 1.000 caleg perempuan di Hotel JHL Solitaire, Kota Tangerang, Banten, Minggu siang.

Sontak, para caleg perempuan yang menghadiri acara itu berteriak, "bohong."

"Ya, saya ingin membuktikan itu," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kepingin Aja Nyoba Motor Baru...

Nyatanya, Jokowi menemukan harga sejumlah bahan pangan di pasar tergolong stabil. Misalnya, telur ayam seharga Rp 22.000 per kilogram dan tempe seharga Rp 5.000 per batang.

"Saya lihat tempenya gede-gede banget. Kalau dipotong-potong, jadi 15 potong. Kalau saya, ya mungkin makan tiga saja sudah enggak muat," ujar Jokowi yang disambut tawa.

Jokowi mengaku heran dengan pihak yang bilang bahwa harga bahan pangan naik. Sebab, tingkat inflasi tahun 2018 ini hanya 3,5 persen.

Baca juga: Cerita Acara Jokowi Molor Gara-gara Selfie...

Angka ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, yang tingkat inflasinya sampai menyentuh angka 7 hingga 8 persen.

"Artinya apa? Artinya sebenarnya harga-harga terkendali," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta pihak-pihak itu menyetop menyebarkan kabar yang tidak benar.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar di Tangerang

Hal semacam itu justru berimbas negatif bagi keberlangsungan pasar tradisional.

"Jangan ada lagi yang masuk lalu keluar ke pasar kemudian teriak-teriak harga mahal. Ini bahaya. Ibu-ibu enggak akan mau lagi masuk ke pasar tradisional. Pedagang-pedagangnya pada ngamuk juga nanti," ujar Jokowi.

"Hati-hati statemen seperti itu bisa merugikan pasar tradisional dan pedagang di pasar," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com