Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Prihatin, Seharusnya Pemerintah Lindungi TKI

Kompas.com - 31/10/2018, 19:58 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan keprihatinannya atas eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

Tuti dieksekusi mati pada Senin (29/10/2018), di Kota Ta'if, Arab Saudi.

Sandiaga menilai, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Alasannya, sektor pengiriman TKI telah memberikan devisa yang besar bagi negara.

Baca juga: Pemerintah Harus Ungkap Alasan Arab Saudi Tak Beri Notifikasi Eksekusi Tuti

"Pak Prabowo dan saya tentunya sangat prihatin. Mereka ini pahlawan devisa, sudah sepantasnya pemerintah dan kepemimpinan kita melindungi para TKI kita," ujar Sandiaga, saat ditemui di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,di Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2018).

Sandiaga berharap pemerintah dapat bergerak cepat dan memastikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, ada 13 warga negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Dari jumlah itu, seorang di antaranya sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Baca juga: DPR Dukung Protes Pemerintah ke Arab Saudi Terkait Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Dalam rentang 2011-2018, tercatat 103 WNI dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi.

Dari jumlah itu, 85 orang dibebaskan dari ancaman hukuman mati, sementara lima orang lainnya telah dieksekusi. Masih ada 13 WNI yang tengah diupayakan pembelaan hukumnya.

"Jadi kami berharap tentunya kita bergerak cepat dan memastikan seluruh warga negara kita lindungi," kata Sandiaga.

Ia juga sempat menyinggung upaya Prabowo Subianto untuk membebaskan seorang TKI bernama Wilfrida dari hukuman mati.

Wilfrida merupakan TKI asal Belu, Nusa Tenggara Timur yang sempat dijatuhi vonis hukuman mati pada 2013 di Malaysia.

Baca juga: Presiden Jokowi Sesalkan Eksekusi Mati Tuti Tanpa Notifikasi dari Arab Saudi

Saat itu, Prabowo terbang langsung ke Malaysia dan mengerahkan pengacara terbaik sehingga bisa menyelamatkan Wilfrida.

"Pak Prabowo secara personal membawa lawyer-nya sediri untuk membela Wilfrida. Pak Prabowo bergerak cepat membawa lawyer sendiri, salah satu lawyer terbaik di Asia. Singkat cerita Wilfrida bisa dibebaskan dari hukuman mati," ujar Sandiaga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com