Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi PAN agar Lolos Ambang Batas Parlemen pada Pemilu 2019

Kompas.com - 25/10/2018, 12:54 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan optimistis partainya akan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2019.

Hasil survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018 menunjukkan posisi PAN belum aman karena elektabilitas hanya berada di angka 2,3 persen.

Jika melihat angka simpangan survei  (± 2,8 persen), PAN masih berpotensi menembus ambang batas.

Baca juga: Partai Garuda: Ambang Batas Parlemen Memang Tidak Mudah

Zulkifli yakin PAN akan lolos ke parlemen. Keyakinannya ini karena melihat realitas di daerah saat berkunjung untuk mendongkrak elektabilitas.

"Apapun itu penting untuk kami evaluasi. Maka saya keliling terus, kerja terus. Tentu kerja keras itu tidak akan mengingkari hasil. Semakin banyak kerja tentu akan ada hasilnya," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Zulkifli mengatakan, partainya telah menerapkan strategi dengan bergerilya atau bertemu langsung dengan masyarakat untuk menaikkan elektabilitas.

Ia mengaku baru saja pulang dari Lampung setelah menghadiri 11 acara.

"Memang risikonya capek. Ini masih lelah nih. Kemarin di Lampung 11 acara. Itu taktik kami, gerilya lah. Perang gerilya," kata Ketua MPR itu.

Baca juga: PAN Optimistis Lolos Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2019

Selain itu, Zulkifli juga menyinkronkan agenda partai dengan agenda kampanye calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ke sejumlah daerah.

Namun, Zulkifli tidak lugas saat ditanya apakah PAN juga mengharapkan coattail effect atau efek ekor jas dari Sandiaga Uno.

"Kan kami terbatas. Jadi kami ikut Pak Sandi lah, kan hemat. Ikut saja. Tapi nama partai kan jadi berkibar. Kampanye murah, kampanye ringan, kampanye santai. Kampanye yang santun, bertemu rakyat," kata Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com