Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Tol Dikritik Hanya Dinikmati Orang Kaya, Ini Jawaban Presiden Jokowi

Kompas.com - 23/10/2018, 10:40 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam empat tahun, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membangun 448 kilometer ruas jalan tol.

Namun, banyak pihak yang mengkritik bahwa jalan tol yang dibangun itu hanya dinikmati oleh orang kaya.

Apa tanggapan Presiden Jokowi?

"Tidak seperti itu. Ini dalam rangka untuk semuanya. Efeknya, jangan lihat jalan tol saja. Jalan tol itu akan bisa mendistribusikan logistik. Mobilitas orang juga semakin cepat," kata Jokowi dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo untuk program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Senin (22/10/2018) malam.

"Sehingga itu (kritik jalan tol hanya untuk orang kaya) pikiran pendek yang tidak berhitung, berkalkulasi secara ekonomi," tambah dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Mendapatkan "Trust..."

Jokowi menjelaskan, yang akan menggunakan jalan tol bukan hanya kendaraan pribadi. Jalan tol yang dibangun pemerintah juga akan dimanfaatkan oleh truk-truk pengangkut logistik.

Dengan adanya jalan tol, distribusi logistik bisa lebih cepat dan murah. Efeknya adalah harga-harga yang lebih murah dan dinikmati seluruh masyarakat.

"Yang perlu saya sampaikan bahwa ini memperkuat daya saing kita berkompetisi dengan negara lain. Sehingga kalau bisa diintegrasikan, airport, pelabuhan, tol, kawasan industri, itu yang namanya kita akan masuk industrialis besar-besaran dan hilirisasi besar-besaran," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com