Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Saya Kejar, Bisa Ratusan Ribu Orang Kena Masalah Hukum...

Kompas.com - 23/10/2018, 07:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah "kenyang" dengan fitnah dan kabar bohong yang disematkan kepada dirinya.

Demikian ia ungkapkan saat wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo dalam acara Satu Meja the Forum yang ditayangkan Kompas TV, Senin (22/10/2018) malam.

Berbagai label sudah pernah ia terima. Mulai dari Jokowi adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jokowi antek asing dan "aseng", hingga Jokowi anti-Islam dan telah mengkriminalisasi ulama.

"Semuanya sudah. Enggak tahu kurang apa lagi yang belum," ujar Jokowi berkelakar.

Baca juga: Kasus Novel Belum Tuntas, Jokowi Bilang Masa Dikit-dikit Saya Ambil Alih

Atas seluruh fitnah tersebut, Jokowi mengaku tak mau ambil pusing dengan melaporkannya satu per satu ke aparat kepolisian.

Sebab, jika melakukan demikian, ia yakin akan ada banyak orang yang berhadapan dengan hukum.

"Nanti kalau saya kejar bisa ratusan ribu orang yang akan kena. Sekali lagi, kalau langkah- langkah itu (hukum) saya lakukan, akan ratusan ribu orang terkena masalah hukum," ujar dia.

Jokowi berpendapat, fitnah dan kabar bohong terhadap dirinya itu berawal dari koran Obor Rakyat yang tersebar pada saat kampanye Pilpres tahun 2014. Setelah itu, penyebarannya dilanjutkan oleh kelompok "Saracen".

Baca juga: Jokowi: Kunci Pemberantasan Korupsi Bukan Penangkapan

Ia yakin fitnah dan kabar bohong itu semata-mata dilontarkan ke publik demi kepentingan politik tertentu. Secara khusus, ditujukan demi menjegalnya di dunia politik.

"Itu untuk kepentingan politik. Tapi cara-caranya tidak beradab. Cara-caranya tidak beretika. Cara-caranya sesaat yang tidak mendidik masyarakat, tidak mendewasakan masyarakat kita dalam berpolitik," ujar Jokowi.

Selain berharap hukum ditegakkan, Presiden juga meminta kesadaran elite politik di Tanah Air untuk menggunakan cara-cara yang beradab di dalam berpolitik.

"Harusnya elite-elite poitik itu bisa mengedukasi masyarakat dengan sebuah etika politik yang beradab, memberikan contoh-contoh yang baik sehingga masyarakat semakin dewasa berpolitik, matang berpolitik," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com