Penataan Wilayah Akan Pertimbangkan Aspek Kebencanaan dan Hindari Titik Rawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil meminta anggota Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) lebih proaktif membantu kepala daerah terkait perencanaan tata ruang wilayah.

Sofyan menjelaskan, kepala daerah diganti setiap lima tahun sekali. Tak semua kepala daerah memiliki pemahaman terkait perencanaan tata ruang.

Untuk itu, tim TKPRD diharapkan dapat memberikan masukan terkait kebijakan terkait itu.

"Oleh karena itu, TKPRD ini, pejabat yang memahami tata ruang ini sangat diharapkan untuk memberikan advice policy untuk merumuskan kebijakan tata ruang yang optimal," tuturnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018).

Sofyan menekankan pentingnya penataan tata ruang, mengingat bencana yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah.

Ia menyebutkan, perencanaan yang baik dapat meminimalisasi korban akibat bencana.

Dalam konteks bencana di Sulawesi Tengah, Sofyan mengatakan, penataan tata ruang di daerah yang terdampak akan diubah.

Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan gempa dan likuifaksi akan direlokasi.

Demikian pula dengan daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diguncang gempa, pada Agustus lalu.

Penataan wilayah tersebut juga akan mempertimbangkan aspek kebencanaan dengan menghindari titik-titik rawan bencana.

Sofyan menekankan, aspek kebencanaan seharusnya menjadi pertimbangan daerah lain yang berpotensi terkena bencana sebagai langkah pencegahan.

"Aspek kebencanaan itu harus menjadi perhatian yg sangat penting, bukan hanya Palu, Lombok, tapi Padang, Pangandaran, Cilacap, itu kan daerah potensial risiko," kata dia.

"Tapi risiko itu enggak bisa dihindari karena tidak ada info kapan gempa, kapan tsunami, tapi bagaimana perencanaan tata ruang yang baik Insya Allah menyelamatkan manusia," lanjut Sofyan.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: #PrayForPalu #PrayForDonggala