Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Jokowi-Ma'ruf Sarankan Kampanye Tetap Berjalan, tapi Jangan Berlebihan

Kompas.com - 01/10/2018, 14:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan agar kampanye tetap dilangsungkan meskipun tengah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Menurut Ace, penghentian kampanye sebaiknya hanya diberlakukan untuk Sulawesi Tengah lantaran masih berlangsung masa tanggap darurat bencana.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi imbauan SBY untuk menghentikan sementara kampanye sebagai bentuk solidaritas atas tsunami serta bencana gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Kampanye untuk di wilayah Sulteng (Sulawesi Tengah) sebaiknya dihentikan. Namun tanpa bermaksud tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat Sulteng, agenda nasional kampanye sebaiknya tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan," kata Ace saat dihubungi, Senin (1/10/2018).

Baca juga: PDI-P Sejalan dengan SBY soal Penghentian Sementara Kampanye demi Korban Bencana

Hanya, kata Ace, format acara kampanye yang digelar peserta pemilu tidak perlu berlebihan. Ia mengatakan acara kampanye bisa disesuaikan dengan menggelar kegiatan yang bertujuan mengumpulkan donasi, bantuan, dan membangkitkan solidaritas masyarakat untuk rakyat Sulteng.

Ia pun menambahkan, hingga saat ini pemerintahan Joko Widodo tetap sigap bekerja dalam menangani bencanan gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.

Ia melanjutkan, Presiden juga telah terjun langsung ke Palu. Belum lagi sebelumnya para pembantunya langsung sigap sejak hari pertama.

"Seperti Menko Polhukam, BNPB, Mensos, Mendagri, Menkominfo, Panglima TNI terjun langsung ke daerah gempa. Saya kira semua elemen rakyat Indonesia juga menunjukan solidaritas yang sangat tinggi dalam membantu derita masyarakat Sulawesi Tengah," lanjut dia.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengimbau kegiatan kampanye Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 dihentikan sementara.

Baca juga: Gempa Sulteng, SBY Imbau Kampanye Dihentikan Sementara

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas tsunami serta bencana gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Dalam keadaan seperti ini, saya berpendapat dan menyarankan agar untuk sementara waktu paling tidak untuk Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya itu kegiatan kampanye pemilu dihentikan," kata SBY dalam video yang diunggah ke akun YouTube-nya, Minggu (30/9/2018).

Kompas TV Rencananya, pengiriman bantuan akan kembali dilakukan Senin siang ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com