Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Tindak Tegas Akun Robot Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Kompas.com - 20/09/2018, 20:40 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Polri bertindak tegas mengungkap akun-akun robot penyebar hoaks. Mantan Ketua Komisi III DPR itu meyakini Direktorat Siber Bareskrim Polri sangat mampu menelusuri dan mengungkap pihak di balik akun palsu di medsos.

“Kepolisian harus menindak tegas pelaku yang mengendalikan akun robot penyebar ujaran kebencian dan hoaks sesuai dengan perundangan yang berlaku,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/9/2018).

Tak hanya Polri, Bambang juga meminta instansi lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pengawas Pemilu untuk tidak tinggal diam. Apalagi, sebentar lagi akan memasuki masa kampanye pileg dan pilpres 2019.

Politisi Golkar itu menduga banyak akun robot yang dimanfaatkan untuk menyebar hoaks demi tujuan politik.

Baca juga: Ketua DPR Minta KPU Segera Bereskan Masalah Data Pemilih Ganda

“Saya meminta Kemenkominfo dan Bawaslu untuk melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi munculnya ujaran kebencian dan hoaks di media sosial," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, hal yang tak boleh dilupakan adalah mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menyebar hoaks. Harus ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengolah informasi yang didapat agar tidak begitu saja diterima sebagai kebenaran.

“Sosialisasikan kepada masyarakat mengenai bagaimana melakukan pengecekan kebenaran informasi kepada beberapa media lain atau lembaga resmi yang berwenang mengeluarkannya,” ujarnya.

Bambang juga mewanti-wanti masyarakat agar tidak menghina dengan berdasar suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

“Janganlah menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2019,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com