JAKARTA, KOMPAS.com - Catatan pantauan Indonesia Corruption Watch menunjukkan, jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan pada semester I 2018 berjumlah 68 kasus.
Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan, angka ini lebih kecil jika dibandingkan periode yang sama pada 2017.
Pada semester I 2017, jumlah kasus yang ditangani kejaksaan mencapai 135 kasus.
“Kinerja penegakan hukum berdasarkan tren kami melihat bahwa yang terjadi di kejaksaan cukup signifikan mengalami penurunan. Sebanyak 135 kasus yang ditangani pada semester I 2017 dan 68 kasus pada semester I tahun 2018,” kata Wana dalam jumpa pers hasil pantauan ICW, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018).
Baca juga: Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018
Ada pun, dari 68 kasus yang ditindak kejaksaan, nilai kerugian negara sebesar Rp678 miliar serta nilai suap Rp32 juta.
“Yang menjadi persoalan adalah berapa banyak kantor intansi kejaksaan di seluruh provinsi? Kami mencoba untuk identifikasi. Ada sekitar 520 instansi kejaksaan yang tersebar di provinsi, baik kabupaten atau kota,” kata Wana.
“Artinya 68 kasus yang ditangani kejaksaan tidak signifikan untuk menangani kasus korupsi, karena anggaran yang digelontorkan untuk penindakan kasus korupsi di kejaksaan ejaksaan per instansi sekitar Rp200 juta,” lanjut dia.
Ada pun, berdasarkan catatan ICW, dalam kasus yang ditangani kejaksaan, jumlah tersangka yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) paling banyak yaitu 60 orang, pihak swasta 25 orang, dan kepala desa 16 orang.
Baca juga: ICW: Aktor yang Paling Banyak Terjerat Kasus Korupsi adalah ASN
Sementara, untuk penegak hukum lainnya, kepolisian tercatat melakukan penindakan terhadap 41 kasus korupsi pada semester I 2018, dan KPK sebanyak 30 kasus.
Dalam catatan pantauan ini, metodologi yang digunakan ICW adalah tabulasi data dan menggunakan sumber sekunder yaitu, media daring, media massa, hingga siaran pers yang dikeluarkan oleh instansi penegakan hukum.
Pemantauan tren penindakan kasus korupsi Indonesia Corruption Watch dilakukan medio 1 Januari 2018 hingga 30 Juni 2018.