Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Semester I 2018, Kejaksaan Tangani 68 Kasus

Kompas.com - 18/09/2018, 16:56 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Catatan pantauan Indonesia Corruption Watch menunjukkan, jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan pada semester I 2018 berjumlah 68 kasus.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan, angka ini lebih kecil jika dibandingkan periode yang sama pada 2017.

Pada semester I 2017, jumlah kasus yang ditangani kejaksaan mencapai 135 kasus.

“Kinerja penegakan hukum berdasarkan tren kami melihat bahwa yang terjadi di kejaksaan cukup signifikan mengalami penurunan. Sebanyak 135 kasus yang ditangani pada semester I 2017 dan 68 kasus pada semester I tahun 2018,” kata Wana dalam jumpa pers hasil pantauan ICW, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018

Ada pun, dari 68 kasus yang ditindak kejaksaan, nilai kerugian negara sebesar Rp678 miliar serta nilai suap Rp32 juta.

“Yang menjadi persoalan adalah berapa banyak kantor intansi kejaksaan di seluruh provinsi? Kami mencoba untuk identifikasi. Ada sekitar 520 instansi kejaksaan yang tersebar di provinsi, baik kabupaten atau kota,” kata Wana.

“Artinya 68 kasus yang ditangani kejaksaan tidak signifikan untuk menangani kasus korupsi, karena anggaran yang digelontorkan untuk penindakan kasus korupsi di kejaksaan ejaksaan per instansi sekitar Rp200 juta,” lanjut dia.

Ada pun, berdasarkan catatan ICW, dalam kasus yang ditangani kejaksaan, jumlah tersangka yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) paling banyak yaitu 60 orang, pihak swasta 25 orang, dan kepala desa 16 orang.

Baca juga: ICW: Aktor yang Paling Banyak Terjerat Kasus Korupsi adalah ASN

Sementara, untuk penegak hukum lainnya, kepolisian tercatat melakukan penindakan terhadap 41 kasus korupsi pada semester I 2018, dan KPK sebanyak 30 kasus.

Dalam catatan pantauan ini, metodologi yang digunakan ICW adalah tabulasi data dan menggunakan sumber sekunder yaitu, media daring, media massa, hingga siaran pers yang dikeluarkan oleh instansi penegakan hukum.

Pemantauan tren penindakan kasus korupsi Indonesia Corruption Watch dilakukan medio 1 Januari 2018 hingga 30 Juni 2018.

Kompas TV Partai Golkar akan memberhentikan kadernya yang ditangkap tangan Kejaksaan Negeri Mataram terkait dugaan suap dana bantuan korban gempa.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com