Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Pak SBY Dua Kaki, Satu di Prabowo, Satu di Sandiaga

Kompas.com - 12/09/2018, 12:50 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak sedang bermain politik dua kaki di Pilpres 2019.

Politik dua kaki artinya, menyatakan dukungan kepada Prabowo di satu sisi, namun di sisi lain juga memberikan ruang kader mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Enggak ada Pak SBY (dua kaki). Saya kan mantan menterinya. Saya tahu beliau," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf

Menurut Zulkifli, kalaupun SBY diistilahkan memiliki dua kaki, namun dua kaki itu tutur dia berada di kubu Jokowi-Sandiaga Uno, bukan di Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Pak SBY itu dua kaki pun satu Prabowo, satu lagi ke Sandiaga," kata dia.

Terkait rencana Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi kepada beberapa DPD untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, Zulkifli membeli dispensasi itu tidak bisa ditunjukkan kepada kader yang menjadi kepala daerah.

Menurut dia, kepala daerah tidak boleh ikut-ikutan menjadi tim sukses capres di daerah.

"Ada undang-undangnya. Baca ya pegawai negeri enggak bisa," ucap dia

Baca juga: Demokrat Berikan Dispensasi untuk Kader yang Dukung Jokowi

Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai tersebut yang mendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan dengan serius mendapatkan dispensasi.

Namun, rencana itu menuai kritik. Partai Demokrat dini mei sedang menjalankan politik dua kaki dengan bersandar kepada Prabowo dan Jokowi sekaligus di Pilpres 2019.

Kompas TV Fadli Zon menyatakan partainya tidak akan mempermasalahkan keputusuan Partai Demokrat yang memberikan izin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com