Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gempa Lombok, Pembersihan Puing Bangunan Diupayakan Rampung Sebulan

Kompas.com - 23/08/2018, 20:15 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

LOMBOK, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sedang mengupayakan percepatan proses pembersihan puing bangunan yang rusak akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dengan ketersediaan alat berat saat ini, pembersihan puing bangunan akan memakan waktu dua bulan.

"Pembersihan puing sudah dilaksanakan oleh satgas di mana dilakukan di jalan-jalan utama sesuai dengan petunjuk bapak Presiden, utamanya jalan-jalan raya," ujarnya saat berkunjung ke Lombok, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Kemenkeu Kebut Pencairan Dana Perbaikan Rumah di Lombok

Selain jalan, pembersihan bangunan juga diprioritaskan di dekat pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah. Tujuannya untuk meminimalisir trauma masyarakat akibat gempa bumi. Namun, tutur dia, proses pembersihan puing punya kendala.

TNI-Polri di lapangan kekurangan alat-alat berat untuk memecah tembok-tembok bangunan dan membawanya ke tempat pembuangan khusus.

Panglima mengatakan, ia bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan bicara kepada instansi lain untuk menambah bantuan alat-alat berat ke Lombok.

"Apabila alat berat ditambah maka dalam satu bulan bisa dilaksanakan diselesaikan dengan baik (pembersihan puing)," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Rp 985,8 Miliar Telah Dicairkan untuk Penanganan Gempa Lombok

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, sembari menunggu tambahan alat berat datang dan proses pembersihan puing dilakukan, masyarakat membutuhkan tenda-tenda sementara.

Rencananya, TNI-Polri juga akan memasok tambahan tenda kapasitas kecil dan besar yang bisa digunakan untuk tempat tinggal sementara dan sekolah sementara untuk anak-anak.

"Soal tempat tinggal sementara, tenda, sembako dan makanan instan lainnya itu pun sudah di mobilisasi oleh semua instansi," kata Tito.

Baca juga: Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran Pajak untuk Masyarakat Pulau Lombok

Di tempat yang sama, Komandan Satgas Penanganan Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Lombok, Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, total bangunan yang akan dibongkar akibat gempa mencapai 70.000 rumah.

Sementara saat ini alat berat yang tersedia hanya berjumlah 61 unit. Sementara untuk membersihkan puing setidaknya dibutuhkan 54 unit alat berat lagi.

Saat ini, TNI-Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mendatangkan dalam waktu dekat alat berat tersebut mulai dari escvator, doser hingga breaker.

Kompas TV Di Klungkung, Bali selain dana APBD, pegawai pemerintah daerah juga mengumpulkan dana sukarela.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com