Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristek Dikti Harap Diaspora Berprestasi Bisa Berkarier di Tanah Air

Kompas.com - 13/08/2018, 15:34 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir ingin para diaspora yang punya potensi untuk pulang ke Indonesia dan membangun negeri.

"Selama ini masalahnya adalah keberpihakan, kita tidak pernah berpihak kepada diaspora, padahal mereka punya prestasi yang gemilang di dunia. Kita ingin mereka bisa jadi pegawai di sini," kata Nasir pada acara Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) 2018 di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Oleh sebab itu, kata Nasir, pemerintah akan membuat beberapa kebijakan agar para diaspora bisa berkarier di Indonesia.

Menristek Dikti mengaku telah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk dapat mengangkat para diaspora sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang jabatannya disesuaikan dengan pengalaman mereka bekerja.

"Jadi tidak dari nol lagi, pengalaman mereka bekerja di luar dapat dihitung sebagai lamanya bekerja sebagai pegawai. Usia mereka juga tidak dibatasi," kata Nasir.

Baca juga: Kementerian PAN RB Siapkan Aturan untuk Jaring Diaspora Jadi ASN

Nasir mengatakan, pengalaman kerja mereka dapat dibuktikan dengan surat pernyataan saat dia menjadi diaspora.

Menurut Nasir, potensi manusia Indonesia yang jadi diaspora sangat unggul di berbagai bidang seperti di bidang biosains, biomaterial dan lainnya. Sementara, Indonesia kekurangan para ahli ini.

Oleh sebab itu, dia ingin merangkul diaspora untuk kembali ke Indonesia.

Dia juga mendorong perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan para diaspora, agar kualitas pendidikan tingkat tinggi dapat meningkat.

Acara Simposium Cendikia Kelas Dunia (SCKD) 2018 tersebut mengundang 49 ilmuwan diaspora Indonesia dari 12 negara. Para Ilmuwan diaspora ini hadir untuk berbagi ilmu, menjalin relasi, bersirnegi, dan berkolaborasi dengan para akdemisi serta peneliti dalam negeri.

Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan inovasi, penelitian bersama, publikasi bersama dan membuka kesempatan mengikuti kursus singkat di luar negeri.

(Antara)

Kompas TV Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Meritorious Leadership dari Diaspora Indonesia di Istana Negara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com