Salin Artikel

Menristek Dikti Harap Diaspora Berprestasi Bisa Berkarier di Tanah Air

"Selama ini masalahnya adalah keberpihakan, kita tidak pernah berpihak kepada diaspora, padahal mereka punya prestasi yang gemilang di dunia. Kita ingin mereka bisa jadi pegawai di sini," kata Nasir pada acara Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) 2018 di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Oleh sebab itu, kata Nasir, pemerintah akan membuat beberapa kebijakan agar para diaspora bisa berkarier di Indonesia.

Menristek Dikti mengaku telah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk dapat mengangkat para diaspora sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang jabatannya disesuaikan dengan pengalaman mereka bekerja.

"Jadi tidak dari nol lagi, pengalaman mereka bekerja di luar dapat dihitung sebagai lamanya bekerja sebagai pegawai. Usia mereka juga tidak dibatasi," kata Nasir.

Nasir mengatakan, pengalaman kerja mereka dapat dibuktikan dengan surat pernyataan saat dia menjadi diaspora.

Menurut Nasir, potensi manusia Indonesia yang jadi diaspora sangat unggul di berbagai bidang seperti di bidang biosains, biomaterial dan lainnya. Sementara, Indonesia kekurangan para ahli ini.

Oleh sebab itu, dia ingin merangkul diaspora untuk kembali ke Indonesia.

Dia juga mendorong perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan para diaspora, agar kualitas pendidikan tingkat tinggi dapat meningkat.

Acara Simposium Cendikia Kelas Dunia (SCKD) 2018 tersebut mengundang 49 ilmuwan diaspora Indonesia dari 12 negara. Para Ilmuwan diaspora ini hadir untuk berbagi ilmu, menjalin relasi, bersirnegi, dan berkolaborasi dengan para akdemisi serta peneliti dalam negeri.

Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan inovasi, penelitian bersama, publikasi bersama dan membuka kesempatan mengikuti kursus singkat di luar negeri.

(Antara)

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/13/15341011/menristek-dikti-harap-diaspora-berprestasi-bisa-berkarier-di-tanah-air

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke