Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drama Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 10/08/2018, 08:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi


Alot dengan PKS

Gerindra menjalin kedekatan lebih dulu dengan PKS ihwal penentuan posisi cawapres lantaran sejarah panjang sebagai oposisi yang dimiliki keduanya.

Terlebih, hasil Pilkada Jawa Barat yang mengejutkan banyak pihak, di mana pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung keduanya mampu menjadi runner up, semakin meningkatkan daya tawar PKS agar kadernya dipilih menjadi cawapres Prabowo.

Namun, kemesraan Gerindra dan PKS sempat terganggu dengan adanya deklarasi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Anies Baswedan.

Hingga akhirnya muncul wacana tandingan dari PKS untuk mengusung Anies sebagai capres, sebuah wacana yang jelas berseberangan dengan Gerindra yang sejak awal hendak mengusung Prabowo demi mengamankan raihan kursi DPR di Pileg 2019.

Baca juga: Upayakan PKS Bertahan, Gerindra Bakal Bahas Pembagian Jatah Menteri

Kemesraan Gerindra dan PKS semakin terganggu dengan masuknya Demokrat. Rencana koalisi Gerindra dan Demokrat diawali dengan pertemuan di kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Usai pertemuan, saat ditanya soal peluang AHY menjadi cawapres, Prabowo menjawab mungkin saja.

"Umpama nama AHY muncul saya harus katakan, why not," kata Prabowo saat itu kepada wartawan.

Baca juga: Prabowo Puji PAN dan PKS Rela Tak Dapat Cawapres

Namun, nama AHY ditolak oleh PKS yang sejak awal sudah menjalin koalisi dengan Gerindra. Hal itu disampaikan Direktur Pencapresan PKS Suhu Aliyudin.

PKS lantas terus menyodorkan nama Salim yang belakangan direkomendasikan GNPF Ulama. Di sisi lain, PAN menginginkan agar Abdul Somad dipilih demi keadilan lantaran bukan dari partai.

"Buat kami sejak awal menyerahkan hal itu kepada Gerindra dan Pak Prabowo. Jadi siapa pun yang mencalonkan tidak masalah, yang penting cawapres dari PKS. Jangan sampai pacaran dengan siapa, nikahnya dengan siapa," kata Suhud dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Selanjutnya: Tuduhan politik uang

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com