Drama Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 10/08/2018, 08:23 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto  (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ( kanan) memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8) malam. Prabowo dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan cappers dan cawapres pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/18. SIGID KURNIAWANKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ( kanan) memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8) malam. Prabowo dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan cappers dan cawapres pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/18.

JAKARTA, KOMPAS.com — Teka-teki soal siapa cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya terpecahkan.

Pada Kamis (9/8/2018) malam, di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Jakarta, diiringi sorak sorai massa pendukung, Prabowo mendapuk Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Gerindra Sandiaga Uno sebagai cawapres pendampingnya.

"Pimpinan tiga partai politik, yaitu PKS, PAN, dan Gerindra, telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk masa bakti 2019-2024," ujar Prabowo.

Muncul di H-3

Ditentukannya Sandiaga sebagai cawapres Prabowo melewati sejumlah drama. Nama Sandiaga pun muncul di H-3 hari terakhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang membenarkan bahwa nama Sandiaga masuk dalam bursa cawapres Prabowo.

Hal itu disampaikan Fadli saat ditanya wartawan ihwal beredarnya nama Sandiaga dalam kandidat cawapres Prabowo.

Baca juga: Perjalanan Sandiaga Uno, Mundur dari Ketua Tim Pemenangan lalu Maju Cawapres...

"Ya masih wacana ya. Ada yang usul," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Padahal, Fadli dan anggota Tim Pemenangan Prabowo, Muhammad Taufik, sejak awal tak menyebut nama Sandiaga sebagai kandidat cawapres Prabowo yang dibahas secara intensif bersama PAN, PKS, dan Demokrat.

Mereka menyebutkan empat nama yang kerap dibahas bersama, yakni Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan seorang tokoh agama yakni Ustaz Abdul Somad.

Baca juga: Jokowi-Maruf Daftar ke KPU Jumat Pagi, Prabowo-Sandiaga Uno Siangnya

AHY tentu menjadi pilihan yang ditawarkan Demokrat, sementara Salim dan Abdul Somad merupakan usulan PKS dan rekomendasi ijtima (pertemuan) ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Nama yang semakin santer bakal mendampingi Prabowo sebelum diumumkannya Sandiaga sebagai cawapres Prabowo adalah AHY dan Salim karena Abdul Somad telah menolak untuk menjadi cawapres.

Salim merupakan salah satu dari sembilan nama yang diputuskan Majelis Syuro PKS untuk diusung sebagai cawapres Prabowo.

Selanjutnya: Alot dengan PKS

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Alot dengan PKS

Gerindra menjalin kedekatan lebih dulu dengan PKS ihwal penentuan posisi cawapres lantaran sejarah panjang sebagai oposisi yang dimiliki keduanya.

Terlebih, hasil Pilkada Jawa Barat yang mengejutkan banyak pihak, di mana pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung keduanya mampu menjadi runner up, semakin meningkatkan daya tawar PKS agar kadernya dipilih menjadi cawapres Prabowo.

Namun, kemesraan Gerindra dan PKS sempat terganggu dengan adanya deklarasi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Anies Baswedan.

Hingga akhirnya muncul wacana tandingan dari PKS untuk mengusung Anies sebagai capres, sebuah wacana yang jelas berseberangan dengan Gerindra yang sejak awal hendak mengusung Prabowo demi mengamankan raihan kursi DPR di Pileg 2019.

Baca juga: Upayakan PKS Bertahan, Gerindra Bakal Bahas Pembagian Jatah Menteri

Kemesraan Gerindra dan PKS semakin terganggu dengan masuknya Demokrat. Rencana koalisi Gerindra dan Demokrat diawali dengan pertemuan di kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Usai pertemuan, saat ditanya soal peluang AHY menjadi cawapres, Prabowo menjawab mungkin saja.

"Umpama nama AHY muncul saya harus katakan, why not," kata Prabowo saat itu kepada wartawan.

Baca juga: Prabowo Puji PAN dan PKS Rela Tak Dapat Cawapres

Namun, nama AHY ditolak oleh PKS yang sejak awal sudah menjalin koalisi dengan Gerindra. Hal itu disampaikan Direktur Pencapresan PKS Suhu Aliyudin.

PKS lantas terus menyodorkan nama Salim yang belakangan direkomendasikan GNPF Ulama. Di sisi lain, PAN menginginkan agar Abdul Somad dipilih demi keadilan lantaran bukan dari partai.

"Buat kami sejak awal menyerahkan hal itu kepada Gerindra dan Pak Prabowo. Jadi siapa pun yang mencalonkan tidak masalah, yang penting cawapres dari PKS. Jangan sampai pacaran dengan siapa, nikahnya dengan siapa," kata Suhud dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Selanjutnya: Tuduhan politik uang

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan salam kepada media sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan salam kepada media sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.
Tuduhan politik uang

Sementara itu, kemesraan Gerindra dan Partai Demokrat yang mulai terbangun mulai pekan ini semakin terganggu saat Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief mengeluarkan pernyataan yang menyerang Prabowo melalui akun Twitter miliknya.

"Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2018) malam.

Dalam pernyataan itu, Andi juga menuding PKS dan PAN menerima mahar politik dalam penentuan posisi cawapres.

Baca juga: Andi Arief: Kami Dengar Ada Politik Transaksional yang Mengejutkan

Dalam kekisruhan tersebut, komunikasi Prabowo pun berlanjut dengan mendatangi petinggi masing-masing pimpinan partai.

Prabowo memulainya dengan mendatangi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang saat itu baru saja menemui Presiden Joko Widodo. Zulkifli menemui Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (7/8/2018) sore, sedangkan Prabowo menemui Zulkifli di malam harinya

Safari politik Prabowo berlanjut ke kediaman Salim Segaf di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018), dan berakhir di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Kamis (9/8/2018) malam.

Hasilnya, di hari Kamis (9/8/2018), PKS menyatakan kesediaannya mendukung Prabowo, terlepas dari siapa pun sosok cawapres yang dipilih.

Baca juga: De Javu 2014, Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo?

Demikian pula PAN melalui Rakernas memutuskan untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Sementara itu, Demokrat masih belum memutuskan sikap.

Saat deklarasi, Prabowo menyatakan, kerja sama Partai Gerindra bersama PKS dan PAN telah terbentuk dan berlangsung sejak lama.

"Sejak awal saya mengatakan, Partai Gerindra, PKS, dan PAN, telah terbentuk koalisi de facto," kata Prabowo dalam konferensi pers di Rumah Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018) malam.

Selain itu, kata Prabowo, kerja sama ini juga telah dilakukan dalam sejumlah pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Bukan kemarin, atau dua hari atau lima hari lalu. Ini bermula sejak menghadapi berbagai masalah pelik, yang rawan, terutama dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu," ucap mantan Danjen Kopassus ini.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X