Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi Menguat

Kompas.com - 09/08/2018, 16:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD hampir dipastikan menjadi cawapres Joko Widodo.

Pada pertemuan antar partai politik pendukung Jokowi untuk Pilpres 2019, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyebut Mahfud sebagai salah satu kandidat cawapres yang namanya menguat.

"(Mahfud MD) salah satunya menguat," kata Abdul sebelum pertemuan dimulai, di Restoran Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Mahfud MD Urus Surat Syarat Sebagai Pejabat Negara di PN Sleman

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Jhony G Plate mengatakan Mahfud merupakan seorang pemimpin yang berpengalaman.

"Punya pengalaman memimpin lembaga negara yang luar biasa sulit. Pernah jadi menteri, pernah jadi ketua MK, dan seterusnya," terangnya.

Namun demikian, baik Abdul maupun Jhony, belum dapat memastikan nama cawapres Jokowi, termasuk belum bisa membeberkan apakah nama cawapres Jokowi akan diumumkan usai pertemuan atau tidak.

Baca juga: Telunjuk Jokowi, Petunjuk Romahurmuziy, dan Sosok Mahfud MD

"Tetapi nanti kami akan selesaikan bicarakan sore ini beberapa waktu lagi. Dan itu nanti akan disampaikan siapa yang sebenarnya akan menjadi cawapres Jokowi," tutur Jhony.

Hingga berita ini diturunkan, terpantau sejumlah Ketua Umum dan Sekjen Parpol pendukung Jokowi untuk Pilpres 2019 masih berdatangan.

Seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.

Baca juga: Mahfud MD Terima Tumpeng dari Sultan HB X, Sinyal Apa?

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen Partai Nasdem Jhony G Plate, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PSI) Grace Natali, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesodibjo, hingga Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono.

Kompas TV Namun, Presiden Joko Widodo belum mau menyebut siapa nama calon wakil presiden yang ia pilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com