Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Andai Dapat Amanah, yang Baik dari Pak Jokowi Kami Lanjutkan...

Kompas.com - 31/07/2018, 08:45 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, Pemilihan Presiden (pilpres) 2019 tak hanya soal kalah atau menang.

Siapa pun pemimpin Indonesia 2019-2024 mendatang, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip kesinambungan pemerintahan dan kesinambungan pembangunan.

"Prinsip kami, yang baik dilanjutkan. Yang belum baik diperbaiki. Andai kami mendapat amanah, hal-hal yang baik dari Pak Jokowi pun kami lanjutkan," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Grand Melia, Jakarta, Senin (30/7/2018) malam.

Baca juga: Dua Alasan Demokrat Mengusung Prabowo sebagai Capres

"Tetapi, banyak hal yang belum baik atau bahkan kami anggap tidak baik, ya bismillah kami perbaiki (kalau diberi amanah memimpin)," sambung dia.

Saat ini, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN sedang membangun koalisi bersama untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres 2019.

SBY yakin koalisi tersebut akan menjalankan politik dan pemerintahan dengan memegang teguh moralitas dan etika politik andai diberi amanah memimpin pada periode 2019-2024.

Baca juga: SBY: Banyak yang Salah Persepsi tentang PKS...

Sementara itu, terkait nama cawapres, SBY yakin Prabowo akan memilih sosok yang tepat. Yang paling penting, sosok tersebut adalah orang yang amanah memimpin.

"Karena, menurut kami, bukan hanya menang di dalam pilpres, tapi kalau terpilih ya amanah bisa memimpin Indonesia lebih baik lima tahun mendatang," kata dia.

Pada Senin malam, SBY menggelar pertemuan dengan petinggi PKS di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta. Pertemuan itu dalam rangka penjajakan koalisi pada Pilpres 2019.

Usai pertemuan, kedua pihak menegaskan bahwa Prabowo Subianto menjadi capres yang didukung kedua partai pada 2019.

 

Kompas TV Terkait dengan nama cawapres, kedua partai menyerahkan keputusannya kepada Prabowo sebagai capres.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com