Sistem Proporsioal Terbuka Pemilu Dinilai Ciptakan Perilaku Korup

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik berlomba-lomba mengklaim paling antikorupsi. Namun faktanya, para kader parpol masih saja kerap diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPP Gerindra Bidang Pemerintahan Daerah Andy Rahmat Wijaya menilai, salah satu penyebab belum lepasnya praktik korup di tubuh parpol karena sistem proporsional terbuka dalam Pemilu.

"Menurut saya, proposional terbuka ini memiliki kecenderungan yang koruptif," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Seluruh Elemen Partai Diajak Bebaskan Golkar dari Unsur Koruptif

Menurut dia, pasca penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2009, terjadi pertarungan antarcaleg. Tak hanya dengan partai lain, namun juga caleg dari partai yang sama.

Seperti diketahui, dengan sistem proporsional terbuka, rakyat berdaulat penuh atas caleg yang dipilihnya. Siapa yang paling banyak dipilih rakyat, maka dialah yang akan duduk di legislatif.

Sistem ini juga dinilai rentan praktik politik uang. Caleg yang punya segudang dana dinilai bisa menang meski tak mempunyai visi dan tak memegang teguh ideologi partainya.

Baca juga: Jika Dikabulkan MK, Uji Materi Syarat Cawapres Dinilai Ciptakan Kekuasaan Koruptif

Lain halnya dengan sistem proporsional tertutup. Partai yang memegang kendali. Rakyat hanya memilih partai, sementara calegnya dipilih oleh parpol.

Meski kadang disebut tak mencerminkan suara rakyat, namun sistem proporsional tertutup dinilai bisa meminimalisisr politik uang.

Dengan minimalnya politik uang, maka para legislator dinilai tidak punya beban untuk mengambalikan modal sehingga kecenderungan korupsi menjadi semakin kecil.

Baca juga: Benarkah Sistem Proporsional Terbuka Rawan Money Politics?

"Jadi makin ke sini itu semakin sengit, pertarungan para kader semakin sengit. Bahkan mengarah ke deparpolisasi. Orang udah enggak mikir ideologi, orang udah enggak mikir visi dan value, apapun itu, mikirnya saya unggul. Makanya jangan kaget kalau ada transfer pemain," kata dia.

Oleh karena itu, Andy mengusulkan agar sistem proporsional terbuka dalam Pemilu dikaji uang. Menurutnya perlu ada sistem yang lebih baik sehingga tak menciptakan praktik korup.