Golkar Pasrah Jika JK Jadi Cawapres Jokowi Lagi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku pasrah apabila akhirnya Jusuf Kalla yang menjadi calon wakil presiden pilihan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi pemilihan presiden 2019.

"Ya pada prinsipnya Partai Golkar menyerahkan itu ke Bapak Presiden," ujar Airlangga ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).

Diketahui, Partai Perindo mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Golkar Hormati Kesediaan Kalla Kembali Dampingi Jokowi jika Konstitusi Mengizinkan

Pasal itu adalah pasal yang menghalangi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai calon wapres pada Pemilu Presiden 2019.

Artinya, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tersebut, Kalla berpeluang lagi menjadi cawapres.

Airlangga melanjutkan, partainya tidak berubah dalam hal pengajuan cawapres. Golkar tetap mendorong dirinya menjadi cawapres pendamping Jokowi.

Baca juga: Kini, Jusuf Kalla Bersedia Kembali Dampingi Jokowi di Pilpres 2019, asal...

Meski demikian, ia juga menolak apabila hal itu disebut menghalangi langkah JK untuk maju menjadi cawapres Jokowi.

"Ya, kalau beliau kan sudah menyampaikan di media mengenai itu. Tentu kita hargai apa yang disampaikan oleh Pak JK. Tapi itu (dirinya menjadi cawapres) merupakan sesuatu yang sudah diputuskan partai dan kami konsisten dengan itu," ujar Airlangga.

Diberitakan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku, bersedia mendampingi Presiden Jokowi kembali pada Pemilu Presiden 2019.

Baca juga: Golkar Usulkan Airlangga Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P

Asalkan, undang-undang memperbolehkan dirinya kembali maju untuk jabatan yang sama pada Pilpres 2019.

"Demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja. Bicara tentang bangsa ke depan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

"Nanti kita lihatlah perkembangannya (uji materi di Mahkamah Konstitusi)," tambah Kalla.

Padahal sebelumnya, JK beberapa kali menyampaikan ingin istirahat dari dunia politik setelah pensiun sebagai Wapres nantinya.