YLBHI: Layanan Bantuan Hukum Gratis Bagi Rakyat Miskin Perlu Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam putusannya, MA membatalkan pasal 11 dan pasal 12 yang mengatur tentang ketentuan paralegal dapat mendampingi dan memberikan bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan. Dengan adanya putusan tersebut, maka peran paralegal dihapuskan. 

Asfin menilai putusan MA tersebut tak sesuai dengan situasi saat ini, dimana sumber daya manusia perlu ditambah dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Baca juga: Putusan MA Terkait Peran Paralegal Dinilai Batasi Perluasan Bantuan Hukum

"Hal ini didasarkan pada fakta bahwa adanya kebutuhan memperbanyak sumber daya manusia yang memberikan layanan bantuan hukum," ujar Asfin saat dihubungi, Senin (16/7/2018).

Asfin menjelaskan, berdasarkan catatan YLBHI, hingga kini sedikitnya ada 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin.

Seluruh OBH tersebut tersebar di 127 Kabupaten dan Kota. Padahal, sedikitnya tercatat ada 516 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesa. Artinya, masih ada 389 Kabupaten dan Kota yang tidak terjangkau oleh OBH.

Baca juga: MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

OBH kerap menggunakan paralegal atau orang yang memiliki kapasitas dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma baik di pengadilan atau pun di luar pengadilan, namun belum berprofesi sebagai advokat.

"Kontribusi paralegal dalam pemberian bantuan hukum sangat konkrit dan telah berlangsung bahkan sebelum Permenkumhan Paralegal diterbitkan," kata Asfin.

Di sisi lain, lanjut Asfin, layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono yang dilakukan advokat masih belum optimal.

Baca juga: 44.000 Advokat Siap Beri Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan

Hingga kini tidak ada data yang dapat memverifikasi apakah advokat telah menjalankan kewajiban pro bono yang merupakan amanat undang-undang.

Dalam survei MaPPI FHUI, di Indonesia masih ditemukan cukup banyak advokat yang belum menjalankan kewajiban pro bono mereka secara rutin setiap tahunnya.

Dari survei awal tersebut diketahui masih banyak advokat menganggap bantuan hukum bukan merupakan tanggung jawabnya dan lebih merupakan pekerjaan OBH, tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sumber daya finansial untuk memberikan layanan pro bono.

Baca juga: Menelaah Bantuan Hukum Struktural, Warisan Perjuangan Adnan Buyung...

Padahal, layanan bantuan hukum juga merupakan kewajiban dari Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

"Idealnya, bantuan hukum negara dengan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) yang menjadi kewajiban advokat dapat saling melengkapi dan memperkuat layanan bantuan hukum," tutur Asfin.