Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Pastikan Tetap Usung Jokowi meski Cak Imin Tak Jadi Cawapres

Kompas.com - 12/07/2018, 12:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid memastikan partainya tetap mengusung Presiden Joko Widodo meskipun ketua umumnya Muhaimin Iskandar tidak menjadi calon wakil presiden.

Hal itu disampaikan Jazilul saat ditanya apakah PKB tetap mengusung Jokowi bila Muhaimin tak dipilih sebagai cawapres.

"Ya, enggak akan angkat kaki. Tetap bersama Pak Jokowi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Cak Imin Optimistis Namanya yang Dikantongi Jokowi sebagai Cawapres

Ia mengatakan, banyak rumor yang menyatakan PKB akan hengkang jika Muhaimin tak dipilih menjadi cawapres. Namun, ia membantah hal tersebut.

Jazilul menambahkan, PKB telah bersama Jokowi selama lima tahun di pemerintahan sehingga sudah merasa nyaman.

Ia meyakini, masih ada hal lain yang bisa dibicarakan selain cawapres dalam membangun koalisi bersama Jokowi.

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

"Ini kan masih mendesain, ibarat rumah didesain. Nanti misal siapa yang pintunya. Di mana kamar mandinya, kamarnya ada berapa. Yang di dalam rumah itu siapa," ujar Jazilul.

"Nah, bagi PKB itu berharap dan tentu kami tahu Pak Jokowi itu orangnya merakyat dan demokratis, pasti mendengarkan aspirasi dari teman-teman partai yang lain termasuk yang ada di dalam koalisi," lanjut dia.

PKB sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi dalam Pilpres 2019. Namun, syaratnya Cak Imin menjadi cawapres.
Baca juga: Makin Mengerucut, Ini Kandidat Cawapres Prabowo

PKB memiliki modal yang relatif besar dalam Pilpres mendatang. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, PKB mendapat 11.298.957 suara (9,04 persen) atau 47 kursi DPR (8,4 persen).

Meski demikian, PKB tetap tidak bisa mengusung sendiri pasangan capres-cawapres berdasarkan syarat ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com