Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Dukungan TGB Kandaskan Propaganda Adu Domba Jokowi dengan Umat

Kompas.com - 10/07/2018, 12:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengapresiasi dukungan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Madji kepada Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Apalagi, alasan TGB mendukung Jokowi semata-mata karena program kerjanya yang merata hingga Indonesia bagian timur.

"Semakin masifnya dukungan kepada Presiden Jokowi, itu membuktikan bahwa pemerintah Jokowi sudah mendeliver banyak hal bagi kemajuan bangsa," ujar Arie kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

"Dukungan dari putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia membuktikan pemerintahan Jokowi bekerja untuk semua. Bekerja dengan platform Indonesia sentris," lanjut dia.

Baca juga: Kelebihan Jokowi di Mata TGB, Konsisten Bangun Indonesia Timur

Selain itu, dukungan TGB kepada Jokowi juga dinilai bentuk dari eratnya Jokowi dengan kelompok Islam.

Oleh sebab itu, ia berharap, jangan ada lagi pihak-pihak yang membenturkan Jokowi dengan kelompok Islam di Indonesia.

Jangan ada lagi pihak-pihak yang memunculkan wacana pemerintah Jokowi anti-Islam.

"Kita semua harus menghentikan upaya sistematis yang membenturkan pemerintahan kita saat ini dengan ulama, dengan umat Islam. Dukungan TGB ini juga bukti propaganda yang mengadu domba sesama anak bangsa, kandas," ujar Arie.

Baca juga: TGB: Saya Tidak Pernah Bicara Jabatan dengan Presiden Jokowi

Dalam wawancara dengan Kompas TV, TGB mengaku tidak setuju jika pemerintahan Jokowi disebut melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Secara objektif yang saya saksikan di NTB dan seluruh penjuru, majelis-majelis, semua aktifitas ke-Islaman bisa berjalan dengan baik," ujar TGB.

Menurut dia, semua pihak perlu tabayun sebelum menuduh pemerintah mengkriminalisasi ulama.

Baca juga: TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Ia mengatakan, sebagian umat memang merasakan bahwa penegakan hukum belum berjalan lurus, terutama terkait isu-isu keumatan.

TGB melihat ada anggapan bahwa penegak hukum sangat cepat memproses satu tokoh Islam, tetapi lambat terhadap tokoh lain. Hal itu memunculkan persepsi adanya perlakuan tidak adil.

Meski demikian, ia berharap, masalah itu disikapi secara objektif dan tidak kemudian disimpulkan bahwa ada kriminalisasi ulama.

"Kita serukan kepada penegak hukum, 'tolong bapak-bapak penegak hukum pastikan penegakkan hukum berjalan dengan adil, seobjektifnya, berlaku untuk semua. Itu tidak kemudian menyebabkan pada kesimpulan ada kriminalisasi," ujar TGB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com