Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Buat Apa Klaim Menang Pilkada jika Tak Jalankan Ideologi Partai

Kompas.com - 01/07/2018, 07:19 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pemilihan kepala daerah merupakan momentum untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan.

Pernyataan ini diucapkan Hasto menanggapi hasil Pilkada Serentak 2018, yang digelar setahun sebelum Pilpres 2019.

"Kami lihat dalam pilkada kemarin berapa banyaknya kader yang berhasil. Karena dengan ada kader yang berhasil artinya akan linier dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mendatang," kata Hasto di Magelang, Sabtu (30/6/2018).

Menurut Hasto, PDI-P tdak mempermasalahkan berapa kemenangan yang dicapai dalam Pilkada Serentak 2018. Hal penting, menurut Hasto, adalah PDI-P berhasil menempatkan kepala daerah yang sesuai dengan ideologi partai.

"Buat apa kita klaim kemenangan banyak tetapi tidak menjalankan garis ideologi partai," kata dia.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Kekalahan PDI-P Bukan Kekalahan Pak Jokowi

Ia mencontohkan garis ideologi partai tersebut, antara lain pelayanan yang tanpa diskriminasi, politik anggaran di mana kebijakan publik harus lebih besar dari pada kebijakan untuk aparatur, perbaikan rumah tidak layak huni, dan laut sebagai halaman depan NKRI.

"Hal itu sebagai contoh kebijakan-kebijakan partai yang harus dijalankan setiap kader partai. Terutama kami ingin mengusung pola pembangunan semesta berencana," kata Hasto.

Ia menyebutkan, dalam Pilkada Serentak 2018, sejumlah kader PDI-P berhasil menang di wilayah seperti Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Jateng.

"Kalau terkait dengan pileg, pilkada itu satu napas, karena itulah pileg akan sejalan dan linier dengan pilkada apabila dipimpin oleh kader PDI Perjuangan," ucap Hasto.

"Kami meyakini di Bali, Jateng akan mampu memanangkan Pak Jokowi, kemudian di Maluku kami pastikan memenangkan Pak Jokowi karena daerah itu dipimpin oleh kader PDI-P," kata dia.

(Antara)

Kompas TV Pasca gelaran Pilkada serentak, PDI Perjuangan menyatakan mereka kini fokus ke Pemilihan Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com