Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca Pilkada, PPP Sebut di Koalisi Jokowi Tak Ada yang Dominan

Kompas.com - 28/06/2018, 22:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy menilai, hasil Pilkada Serentak 2018 berdasarkan hitung cepat lembaga survei menunjukkan tak ada partai yang dominan menang.

Menurut Romahurmuziy, hasil ini menjadi acuan bagi pembentukan koalisi pengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Dengan demikian, koalisi harus dibentuk atas sinergi antarpartai tanpa ada yang merasa dominan.

"Posisi koalisi setelah quick count justru menunjukkan penguatan dalam bentuk sinergi. PDI-P katakanlah tidak menang di Jabar atau Jatim tapi secara politik perlu bersinergi dengan partai lain yang menang. Seperti PPP, Nasdem, atau lainnya," kata Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Berdasarkan hitung cepat, PPP diketahui sukses memenangkan dua kadernya sebagai kepala daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Baca juga: Berkaca dari Pilkada 2018, Oposisi Mulai Menyaingi Kekuatan Koalisi Pemerintah

Di Jawa Barat pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum unggul dengan perolehan suara 32,54 persen. Uu merupakan kader PPP yang juga Bupati Tasikmalaya.

Di Jawa Tengah, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang diusung PPP juga unggul dengan perolehan suara 58,34 persen. Taj Yasin merupakan kader PPP.

Demikian pula di Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang didukung PPP unggul dengan perolehan suara 53,36 persen.

Selain itu, kata Romi, Partai Golkar sebagai partai terbesar kedua di DPR juga layak diperhitungkan dengan memenangi sejumlah pilkada di luar Jawa.

"Posisi koalisi, setelah quick count, semakin menjadi kebutuhan. Karena satu sama lain memiliki keunggulan di region yang berbeda," kata dia.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler versi KompasTV hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com