Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedewasaan Politik Pemilih Diyakini Meningkat pada Pilkada 2018

Kompas.com - 26/06/2018, 21:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi optimistis kedewasaan politik pemilih dalam menyikapi kontestasi Pilkada Serentak 2018 semakin membaik.

Menurut dia, masyarakat sudah banyak belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Saat itu, pilkada di Ibu Kota diwarnai isu berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Saya yakin dalam Pilkada 2018 ini tingkat kedewasaan politik sudah jauh lebih tinggi. Pendidikan politik di masyarakat jauh meningkat saat ini karena belajar dari Pilkada DKI Jakarta," kata Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (26/6/2018).

Di sisi lain, ia juga melihat masyarakat saat ini semakin terbuka dalam menerima berbagai calon dengan latar belakang yang berbeda.

Baca juga: KPK Harap Pilkada Serentak 2018 Bersih dari Korupsi dan Politik Uang

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat memaksimalkan hak pilihnya dalam menentukan calon kepala daerah terbaik.

"Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pemilih hanya menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya di bilik suara dengan tidak mengganggu hak pilih orang lain," kata Hendardi.

Hendardi menjelaskan, pilkada dan pemilu pada dasarnya merupakan proses politik biasa yang beroperasi dalam kerangka demokrasi. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak menjadikan Pilkada Serentak 2018 sebagai kontestasi yang menggembirakan.

Masyarakat juga bisa tak memilih calon petahana jika dirasa tak bekerja maksimal di masa jabatan sebelumnya, begitupun sebaliknya.

"Kesempatan baik bagi rakyat untuk memberikan reward and punishment pada seorang kandidat atas perilaku politik yang dijalani selama ini. Pilkada merupakan instrumen menentukan nasib sebuah kota, kabupaten, provinsi untuk lima tahunan ke depan," kata dia.

Baca juga: KIPP: Ada 10 Persoalan Jelang Pilkada, Mulai dari DPT sampai Pemilih Siluman

Hendardi meminta kepada masyarakat untuk tak salah pilih. Sebab, hasil Pilkada Serentak 2018 akan menentukan nasib daerah dan masyarakatnya selama lima tahun ke depan.

"Sebaliknya bagi calon inilah momentum menunjukkan prestasinya sejauh ini di hadapan publik," kata dia.

Aparat keamanan dan penyelenggara juga diharapkan tak hanya memastikan pesta demokrasi ini berjalan menyenangkan, melainkan juga mencegah potensi perpecahan.

"Juga ditujukan untuk mencegah terjadinya disharmoni antarwarga negara yang potensial dikoyak oleh elite, demi tujuan politik," ujarnya.

Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah. Adapun proses pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 27 Juni 2018.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com