Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Teken Keppres, Rabu 27 Juni Libur Nasional

Kompas.com - 25/06/2018, 15:15 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi (kanan) menyampaikan pernyataan resmi mengenai kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/6/2018). KM Sinar Bangun yang mengangkut sekitar 128 orang penumpang tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara pada Senin (18/6/2018).
Lihat Foto
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi (kanan) menyampaikan pernyataan resmi mengenai kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/6/2018). KM Sinar Bangun yang mengangkut sekitar 128 orang penumpang tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara pada Senin (18/6/2018).(ANTARA FOTO/DESCA LIDYA NATALIA)
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi (kanan) menyampaikan pernyataan resmi mengenai kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/6/2018). KM Sinar Bangun yang mengangkut sekitar 128 orang penumpang tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara pada Senin (18/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Keputusan Presiden yang mengatur pada Rabu, 27 Juni 2018, sebagai hari libur nasional.

Libur nasional ini diterapkan karena adanya pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2018.

"Keppres soal libur nasional tanggal 27 Juni sudah ditandatangani Presiden," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kepada Kompas.com, Senin (25/6/2018).

Baca juga: Alasan Pemerintah Tetapkan 27 Juni 2018 Jadi Libur Nasional

Ada 171 daerah yang akan berpartisipasi. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada.

Baca juga: Ada Pilkada Serentak, DKI Libur 27 Juni 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
#
Lihat Nasional Selengkapnya
Video rekomendasi
Video lainnya
 
Pilihan Untukmu

Lihat Semua


Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan,...
NASIONAL
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol...
NASIONAL
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang...
NASIONAL
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program...
INTERNASIONAL
Ditanya antara Pilih AS atau China, Begini Jawaban Presiden Jokowi
Ditanya antara Pilih AS atau China,...
INTERNASIONAL
Hindari Virus Corona, Perusahaan di China Perpanjang Hari Libur
Hindari Virus Corona, Perusahaan di China...
GLOBAL
Saat Bangladesh Liburkan Sekolah secara Nasional karena Gelombang Panas...
Saat Bangladesh Liburkan Sekolah secara Nasional...
REGIONAL
1 Guru dan 2 Tenaga Pendidik Kabupaten HST Terima Penghargaan dari Presiden Joko Widodo
1 Guru dan 2 Tenaga Pendidik...

Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
10/05/2024, 11:07 WIB
Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
10/05/2024, 11:02 WIB
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
10/05/2024, 11:01 WIB
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
10/05/2024, 10:49 WIB
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
10/05/2024, 10:38 WIB
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
10/05/2024, 10:19 WIB
Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
10/05/2024, 09:43 WIB
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
10/05/2024, 09:34 WIB
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
10/05/2024, 09:26 WIB
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
10/05/2024, 08:59 WIB
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
10/05/2024, 08:58 WIB
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
10/05/2024, 08:14 WIB
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
10/05/2024, 07:42 WIB
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
10/05/2024, 07:03 WIB
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
10/05/2024, 06:58 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lihat semua

Terpopuler

1

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Dibaca 76.951 kali
2

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Dibaca 28.616 kali
3

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Dibaca 18.038 kali
4

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Dibaca 11.818 kali
5

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Dibaca 11.516 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Kata Media Asing soal Indonesia Vs Guinea, Ada yang Soroti Kartu Merah Shin Tae-yong

Kata Media Asing soal Indonesia Vs Guinea, Ada yang Soroti Kartu Merah Shin Tae-yong

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Terjadi Lagi, Perundingan Gencatan Senjata Gaza Berakhir Tanpa Kesepakatan

Terjadi Lagi, Perundingan Gencatan Senjata Gaza Berakhir Tanpa Kesepakatan

Insentif Mobil Hybrid Disebut Hambat BEV, Ini Kata GWM Indonesia

Insentif Mobil Hybrid Disebut Hambat BEV, Ini Kata GWM Indonesia

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi