Kapolri: Tak Netral Saat Pilkada, Anggota Polri Bisa Dimutasi hingga Dipecat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengingatkan jajaran kepolisian agar menjaga netralitas pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Tito mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.

Menurut Tito, ia sudah membuat telegram sejak lama terkait netralitas Polri berikut dengan sanksinya. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi ringan hingga berat.

Baca juga: Di Mabes Polri, Wiranto Tekankan Netralitas Polisi, TNI, dan ASN pada Pilkada

"Saya sudah sampaikan telegram berikut sanksi, di antaranya sanksi ringan, teguran, mutasi, sampai PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," kata Tito dalam rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pengamanan Pilkada 2018 di Mabes Polri, Senin (25/6/2018).

Tito menegaskan, apabila ada jajaran Polri yang berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada, maka ia tak segan-segan akan mengganti oknum tersebut.

Melalui konferensi video, Tito pun telah menyampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk menjaga netralitas.

Baca juga: 5 Faktor yang Buat JK Yakin Pilkada Serentak akan Berjalan Aman...

Menurut Tito, salah satu hal yang diungkapkan Tito dalam telegramnya adalah terkait dokumentasi data-data.

Ia menyebut, data-data tidak boleh didokumentasi dan dipublikasikan untuk menghindari keberpihakan.

"Saya sudah membuat telegram berikut sanksinya. Item-item yang cukup jelas di antaranya mengenai dokumentasi data-data. Tidak boleh dokumentasikan dan dipublikasikan," ujar Tito.