Di Mabes Polri, Wiranto Tekankan Netralitas Polisi, TNI, dan ASN pada Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan agar penyelenggara negara dan aparat keamanan menjaga netralitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018.

Hal ini diungkapkan Wiranto dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pengamanan Pilkada serentak di Mabes Polri, Senin (25/6/2018).

Wiranto menuturkan, TNI-Polri wajib netral pada Pilkada. Begitu pula aparat sipil negara (ASN) yang juga tak boleh memihak. 

"Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI, ASN, harus netral karena netralitas adalah kunci keberhasilan," tutur Wiranto.

Wiranto meminta aparatur negara dan aparat keamanan diminta untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Jawab Tudingan SBY soal Netralitas Aparat di Pilkada

Menurut mantan Panglima ABRI ini, netralitas TNI-Polri, ASN bakal menciptakan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, Wiranto meminta kepada aparat keamanan dan petugas penyelenggara pilkada untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai undang-undang. 

Di samping itu, Wiranto juga meminta semua pihak mewaspadai praktik-praktik kecurangan menjelang Pilkada. Potensi kecurangan yang terdeteksi antara lain politik uang, hingga serangan fajar maupun serangan senja.

Untuk memastikan keamanan selama Pilkada, aparat keamanan telah melakukan penambahan personel, baik Polri maupun TNI. Kebijakan ini dilakukan di seluruh wilayah.

"Aparat keamanan dengan penambahan personil dari Polri dan TNI telah dilaksanakan dan digelar di seluruh wilayah," jelas Wiranto.

Hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan.