Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Faktor yang Buat JK Yakin Pilkada Serentak akan Berjalan Aman...

Kompas.com - 25/06/2018, 14:29 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada), 27 Juni 2018, serentak di 171 daerah akan berlangsung aman. Ada 5 faktor yang membuat Kalla yakin akan hal tersebut.

Pertama, cairnya hubungan partai-partai politik yang ada saat ini. Hal itu membuat tidak adanya koalisi partai yang kaku dan saling sikut dalam Pilkada Serentak 2018.

"Di provinsi ini Golkar bersama PDIP, di provinsi lainnya Golkar dengan Demokrat," ujarnya saat memberikan kuliah umum di acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas 2018, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Baca juga: Kemendagri Lakukan Monitoring Titik Krusial dan Potensi Konflik di Pilkada Serentak

"Jadi bercampur baur. Jadi tidak ada poros nasional di Pilkada sehingga tidak ada emosionalnya," sambung Kalla.

Kedua, aturan KPU yang dinilai tepat. Misalnya, tak memberikan banyak waktu kampanye sehingga tak ada arak-arakan besar peserta Pilkada. Hal ini dinilai menjadi salah satu kunci Pilkada aman.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, kata dia, benturan antar pendukung terjadi akibat adanya pertemuan kedua pendukung di tempat umum.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2018, Perludem Beri Tips Untuk Pemilih

Ketiga, keamanan yang baik. Polisi dan tentara, dinilai Wapres bekerja dengan baik dalam menjaga keamanan dari awal pendaftaran peserta Pilkada hingga proses kampanye.

"Keempat rakyatnya itu sudah mengatahui banyak (informasi), ada medsos. Banyak orang ke pesantren, pasti berpengaruh, tetapi santrinya membaca dari mesdos tidak hanya (dapat informasi) dari kyai," kata Kalla.

Sementara faktor kelima yakni, partai politik yang tak lagi ideologis. Dulu, menurutnya, ada dikotomi kuat antara partai nasionalis dan partai religius. Namun, hal itu tak lagi terjadi saat ini.

Baca juga: Kemendagri Dukung Wacana Libur Pilkada Serentak 27 Juni 2018

Sekarang, kata dia, kadang-kadang partai nasional lebih religius.

"Nasdem atau PDIP (misalnya), kadang lebih dulu bikin halal bihalal dibanding PPP, atau isra Miraj. Jadi perbedaan partai nasional dan religus itu tipis," ucapnya.

"Jadi boleh dikatakan, partai nasionalis religius atau partai religius nasionalis sehingga tidak lagi menampakkan poros yang menampakkan identitas yang kuat. Sehingga Pilkada ini akan aman-aman aja," sambung dia.

Kompas TV Hari ini (25/6) Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bertemu dengan Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com