Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pemerintah Jangan Urus Jalan Tol dan Bandara Saja

Kompas.com - 23/06/2018, 14:17 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah membenahi keselamatan angkutan laut atau perairan.

Fadli menilai, penyebab utama terjadinya kecelakaan transportasi laut dan besarnya jumlah korban adalah akibat lemahnya pengawasan.

Untuk kasus KM Sinar Bangun misalnya, Fadli mempertanyakan bagaimana kapal penumpang tak punya manifes dan diizinkan berlayar.

"Itu semua menunjukkan pengawasan sektor transportasi laut memang sangat minim. Pemerintah tidak boleh terus-menerus hanya mengurusi jalan tol atau bandara saja dan mengabaikan moda transportasi lainnya," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/8/2018).

Baca juga: Luhut Ungkap Beberapa Faktor Penyebab Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Seperti diketahui dalam sepekan, ada 2 kapal motor (KM) di Danau Toba, Sumatera Utara, yang tenggelam. Pertama yaitu, KM Sinar Bangun, Senin (18/6/2018) dan kemarin, Jumat (22/6/2018), KM Ramos Risma Marisi.

Berdasarkan data dari Kantor SAR Medan, kata Fadli, sejauh ini jumlah korban selamat KM Sinar Bangun ada 19 orang, 3 orang ditemukan meninggal dunia, dan masih ada sekitar 184 orang yang dalam proses pencarian.

Sementara, korban hilang KM Ramos tercatat 1 orang, 4 lainnya selamat.

Baca juga: GMKI Kritik Penanggulangan Insiden Tenggelamnya KM Sinar Bangun Tak Maksimal

Fadli mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan santunan kepada para keluarga korban.

"Selain memberikan santunan dan jaminan untuk para korban, hal mendesak yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah membenahi sektor transportasi laut, termasuk danau," kata 

Fadli mengatakan, pemerintah selalu mengklaim keberhasilan pembangunan tol laut, poros maritim, dan sejenisnya. Namun faktanya, tingkat kecelakaan laut di Indonesia justru terus meningkat, khususnya angka kecelakaan kapal penumpang.

Baca juga: GMKI Dirikan Posko Konseling Bagi Keluarga Korban KM Sinar Bangun

 

"Bulan Juni 2018 saja, saya catat ada empat kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut penumpang," kata politisi Partai Gerindra ini.

Selain kecelakaan KM Sinar Bangun dan KM Ramos, kurang dari seminggu sebelumnya juga terjadi kasus tenggelamnya KM Albert di Pulau Maspari, Sumatera Selatan, serta KM Arista yang tenggelam di Perairan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar.

"Menurut saya, kecelakaan laut beruntun yang terjadi menjelang dan sesudah Lebaran ini perlu dievaluasi serius," kata dia.

Baca juga: Tragedi KM Sinar Bangun, GMKI Bentuk Tim Investigasi Independen

Fadli mengatakan, angka kecelakaan transportasi udara dengan kereta api di Indonesia sebenarnya telah menurun signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, khusus untuk transportasi laut, angka tahun lalu saja angkanya naik hampir 100 persen jika dibandingkan angka tahun 2016.

Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), tahun 2016 jumlah kecelakaan laut hanya sebanyak 18. Namun sepanjang tahun 2017, angkanya meningkat menjadi 34 kecelakaan.

Baca juga: Gerindra: Tenggelamnya KM Sinar Bangun adalah Tragedi Nasional

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com