Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GMKI Kritik Penanggulangan Insiden Tenggelamnya KM Sinar Bangun Tak Maksimal

Kompas.com - 23/06/2018, 07:32 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Sinurat menuturkan, dalam proses pencarian dan pertolongan pertama tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Sumatera Utara menjadi prioritas semua pihak, baik Pemerintah, Basarnas, Polisi, dan TNI.

Menurut Sahat, ada peralatan pertolongan yang memadai, seperti banyaknya kapal milik perusahaan, individu, maupun instansi di kawasan Danau Toba.

Bahkan, kata Sahat, juga ada beberapa helikopter yang ditempatkan di Sumatera Utara, baik milik Polri, TNI, Basarnas, juga milik beberapa individu dan perusahaan swasta di sekitar Danau Toba. Namun, semua fasilitas itu tak dikerahkan secara maksimal.

“Helikopter ini di hari pertama musibah penyelamatan waktu sangat-sangat penting dan diutamakan, kenapa enggak bisa langsung diturunkan?” ujar Sahat saat ditemui di Kantor Pusat Pengurus GMKI, Jakarta, Jumat (23/6/2018).

Baca juga: KM Sinar Bangun Tak Miliki Manifes dan Surat Izin Berlayar

“Bahwa ketika ada orang-orang yang mengetahui kejadian kecelakaan, tetapi kemudian tidak ikut melakukan tindakan penyelamatan itu bisa dikenakan tuntutan pidana,” Sahat menambahkan.

Ia juga mengatakan, kecelakaan seperti ini bisa dihindari jika pengelola mematuhi aturan pelayaran, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sahat juga memberikan catatan kritis mengenai amanat dalam pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2008 tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Menurut Sahat, pengawasan dalam kelayakan angkutan laut masih rendah, sehingga kerap terjadi kecelakaan kapal karena kelebihan muatan.

“Jangan-jangan sistem pelayaran dan kapal-kapal yang sama ternyata tidak hanya terjadi di Danau Toba tetapi di wilayah lain di Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Basarnas: Korban Hilang Diduga Terjebak di Dalam Badan KM Sinar Bangun

Lebih lanjut, Sahat menilai insiden ini menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh pihak terkait keselamatan pelayaran.

“Nah ini menjadi pembelajaran kita semua yang namanya terjadi kecelakaan apalagi di air tentu waktu sangat berharga beda kalau di darat itu ada kesempatan orang bisa survival,” ujar Sahat.

Secara terpisah, Ketua Bidang Media Komunikasi PP GMKI Jumady Sinaga mengungkapkan, kondisi muatan yang overload sudah sering dilakukan oleh nakhoda di Danau Toba dan bukan hanya sekali ini saja.

“Hal itu (overload) diketahui oleh dinas perhubungan setiap kali kapal motor akan berlabuh terkhusus jadwal pasar di Samosir," kata Jumady yang merupakan putra asli Samosir.

Apabila hal ini terjadi lagi, kata Jumady, berarti ada yang harus dipidana karena adanya pembiaran muatan overload.

Kompas TV Berikut adalah tiga berita terpopuler hari ini versi KompasTV.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com