Wiranto: Pelantikan Pj Gubernur Jabar untuk Sukseskan Pilkada, Bukan Paslon

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat bermuatan politis.

"Saya kira hal semacam ini bertumpu kepada hukum ya. Oleh karena itu tidak perlu dipermasalahkan," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

"Toh orientasinya agar pemilu sukses di Jawa Barat, sukses bukan menyukseskan salah satu paslon ya," sambung Wiranto.

Baca juga: Kengototan Pemerintah dan Netralitas Iriawan, Pj Gubernur, di Pilkada Jabar

Mantan Panglima ABRI itu tidak menampik ada kekhawatiran menyusul pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

Seperti diketahui, banyak pihak yang mencurigai pelantikan itu untuk memangkan salah satu paslon yang memiliki latar belakang Polisi yakni Anton Charliyan.

Namun Wiranto mengatakan, hal itu tidak akan terjadi. Ia mengacu kepada elektabilitas pasangan calon TB Hasanuddin-Anton Charliyan di berbagai lembaga survei.

"Toh hasil surveinya juga sangat di bawah. Seminggu enggak mungkin dongkrak jadi menang kan, enggak mungkin," kata dia.

"Maaf ya kalau bicara seperti ini karena harus bicara kepada masyarakat jangan sampai muncul kecurigaan seperti itu," sambung dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri, melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, yakin Iriawan memiliki kemampuan yang memadai sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Bahtiar mengatakan, Iriawan bisa menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2018.

"Yakinlah beliau mampu menegakkan netralitas serta mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah dalam Pilkada 2018. Kami mengajak semua pihak agar tidak perlu meragukan integritas dan profesionalitas Iriawan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Kemendagri Yakin dengan Netralitas Iriawan di Pilkada Jabar

Menurut Bahtiar, Iriawan memiliki rekam jejak yang baik dari sisi integritas, kapasitas, dan kemampuan berkomunikasi. Iriawan juga dinilai mampu menjaga hubungan baik dengan seluruh kementerian/lembaga.

Pemerintah berharap Iriawan dapat lebih optimal dalam membangun sinergi antara para pihak TNI, Polri dan pemerintah daerah.

Ia juga diharapkan dapat melakukan hal yang sama terhadap penyelenggara pilkada, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pers, dan pemangku kepentingan lainnya.