H-5 Pilkada Serentak, Pemerintah Jamin Netralitas ASN dan Aparat Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait persiapan akhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Usai rakor, Wiranto mengungkapkan sejumlah poin hasil rapat tersebut.

Salah satunya yakni penegasan terkait sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan dalam Pilkada Serentak.

"Kami juga tadi menekankan netralitas ASN hingga masalah yang menyangkut netralitas aparat keamanan," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Pemerintah Akui Ada Anggaran yang Belum Cair

Meski ada polemik terkait kebijakan pemerintah belakangan ini, Wiranto menjamin netralitas ASN dan aparat keamanan pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 Juni 2018 tersebut.

"Kami jamin pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu yang memang harus netral dalam pelaksanaan itu," kata mantan Panglima ABRI tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah keputusan pemerintah jelang Pilkada menimbulkan polemik. Di antaranya, pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawaban Barat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri itu menimbulkan kekhawatiran dan dinilai syarat kepentingan karena salah satu calon kepala daerah di Pilkada Jabar berlatar belakang Polisi yakni Irjen Pol (Purn) Anton Charlian..

Baca juga: Pj Gubernur Bisa Langsung Diberhentikan jika Tak Netral di Pilkada

Selain netralitas, pemerintah juga menjamin keamanan gelaran Pilkada Serentak 2018. TNI-Polri kata Wiranto sudah mengelar kesiapan untuk mengamankan gelaran demokrasi di 171 daerah tersebut.

Rakor persiapan akhir Pilkada Serentak dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.