Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Hargai Keputusan Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Kompas.com - 08/06/2018, 19:40 WIB
Moh Nadlir,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghargai keputusan Yudi Latif yang mundur sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Jokowi mengaku, telah menerima surat pengunduran Yudi Latif Jumat pagi.

"Saya sangat menghargai, upaya-upaya yang telah disiapkan dalam proses-proses pembentukan UKP-PIP kemudian pindah ke BPIP," kata Jokowi di Rumah Dinas Ketua MPR RI, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Jokowi pun mengungkapkan alasan Yudi Latif mundur dari jabatannya. Adapun Yudi Latif menduduki posisi sebagai Kepala BPIP sejak Februari 2018.

Sebelumnya Yudi Latif lebih dulu duduk sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sejwk 7 Juni 2017.

Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif KOMPAS.com/IHSANUDDIN Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif
"Di dalam surat juga disampaikan bahwa karena ada urusan pribadi, urusan keluarga yang harus lebih diberikan perhatian, beliau mengundurkan diri," kata Jokowi.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Mundurnya Yudi Latif dari BPIP sebagai Sikap Pancasilais

Tak lupa, Jokowi juga memuji integritas dan kerja keras yang telah dilakukan Yudi Latif semasa memimpin UKP-PIP sampai menjadi BPIP.

"Saya kira kerja keras pak Yudi Latif serta integritas beliau tidak perlu diragukan lagi," kata Jokowi.

Soal pengganti Yudi Latif, Jokowi meminta semua pihak untuk bersabar terlebih dulu.

"Wong baru tadi pagi. Nanti," kata Jokowi.

Sebelumnya, Yudi mengumumkan pengunduran dirinya lewat media sosial Facebook dengan pernyataan berjudul "Terima Kasih, Mohon Pamit".

Menurut Yudi, transformasi UKP-PIP menjadi badan membawa perubahan pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga serta hubungan antara dewan pengarah dan pelaksana.

Baca juga: Yudi Latif Mengundurkan Diri dari Jabatan Kepala BPIP

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," demikian Yudi dalam pernyataan tersebut.

UKP-PIP direvitalisasi menjadi BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan pimpinan yaitu Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.

Kompas TV Istana sebut Yudi Latif mengirimkan surat mundur dari BPIP ke Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com