Masyarakat Diharapkan Kritis Melihat Kebijakan Lingkungan Hidup Peserta Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Khalisa Khalid menuturkan, relasi kekuasaan ekonomi dalam tambang dan kekuasaan politik saling menguntungkan.

Bahkan, relasi itu seringkali tak menguntungkan rakyat dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat sipil perlu memperkuat daya kritisnya dalam melihat berbagai kebijakan lingkungan hidup dari peserta Pilkada.

"Agenda politik ini adalah selain kita punya hak pilih, kita bisa menggunakan daya kritis kita ketika misalnya menggunakan hak pilih. Jika tak ada keselamatan rakyat dan lingkungan ya tidak usah mencoblos mereka," kata Khalisa dalam diskusi bertajuk Tambang Tunggangi Politik Indonesia di Kafe Diskaz Rumah Pekerja, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Krisis Ekologis Dianggap Belum Jadi Perhatian Utama Peserta Pilkada

Menurut Khalisa, salah satu pendanaan politik yang paling mudah didapatkan adalah dari industri atau perusahaan pertambangan.

Pasalnya, mereka mampu memberikan pendanaan dalam jumlah besar kepada para calon kepala daerah.

Industri atau perusahaan mengharapkan imbalan berupa pemberian atau perpanjangan izin tambang.

"Dia gampang banget didapatkan karena ya tinggal gali bisa dapetin dan diuntungkan regulasi kita yang banyak bolongnya," katanya.

Baca juga: Pimpinan KPK Heran Banyak Pengusaha Tambang Abaikan Rekomendasi

Padahal, kata dia, semangat desentralisasi atau otonomi daerah seharusnya membangun kedekatan antara rakyat dan kepala daerah.

Sehingga ketika ada krisis lingkungan hidup yang juga mengancam keberlangsungan hidup rakyat, kepala daerah bisa bertindak cepat menangani krisis tersebut.

"Kita dulu tahu sentralisasi kekuasaan itu membawa banyak konflik, sehingga desentralisasi pengelolaan SDA di masa itu membawa desentralisasi agar rakyat bisa memiliki kontrol terhadap SDA-nya," ujar Khalisa.

Namun demikian, politik elektoral di Indonesia dibajak oleh kekuatan ekonomi kapitalistik, khususnya industri pertambangan.

Baca juga: Investor Dipastikan Tetap Lirik Tambang Indonesia meski Ada Teror Bom

Politik elektoral, kata Khalisa, dijadikan celah oleh industri atau perusahaan untuk memanfaatkan calon kepala daerah.

"Meskipun bukan sebagai negara perang, Indonesia hampir setiap hari ada pengungsi ekologis. Nah ini fakta yang harus membuka mata kita, mata kepala daerah dan calon pemimpin bahwa situasi ini perlu diperhatikan," kata dia.

Tak jadi perbincangan utama