Krisis Ekologis Dianggap Belum Jadi Perhatian Utama Peserta Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Advokasi Jaringan Tambang Merah Johansyah memandang bahwa persoalan krisis lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan belum jadi perbincangan utama oleh calon kepala daerah, baik dalam kampanye atau debat pilkada.

"Mereka hanya membicarakan hal yang populer seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, tapi mereka tak bicara soal pentingnya penanganan krisis dan kebijakan lingkungan hidup," kata Merah dalam diskusi bertajuk Tambang Tunggangi Politik Indonesia di Kafe Diskaz Rumah Pekerja, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Kualitas kampanye politik peserta Pilkada dinilainya mengesampingkan persoalan krisis lingkungan hidup. Merah menduga, hal ini disebabkan adanya pihak-pihak sponsor perusahaan tambang yang membantu pendanaan politik peserta pilkada.

Baca juga: Pilkada di Era Pasca-kebenaran

Perusahaan tambang, kata dia, mengharapkan imbalan berupa pemberian atau perpanjangan izin pengelolaan lahan tambang.

"Krisis ekologis belum jadi perbincangan para calon kepala daerah. Krisis di berbagai daerah ini sesungguhnya tidak jadi perdebatan ketika debat berlangsung," katanya.

Mengacu pada kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Merah menjelaskan biaya politik untuk menjadi calon kepala daerah tingkat bupati dan wali kota berkisar antara Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk mengincar kursi gubernur, dibutuhkan biaya hingga Rp 100 miliar.

"Sementara ketika dicek laporan harta kekayaan mereka hanya berkisar Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar. Ada peluang bagi para sponsor (perusahaan tambang) dan makelar politik memberikan sponsor kepada para calon wali kota, bupati dan gubernur," kata dia.

Baca juga: Debat Pilkada Kedua, Hasanuddin Siap Beberkan Kerusakan Lingkungan di Jabar

Merah menganggap jika para peserta kontestasi pemilihan tak peduli menjadikan krisis lingkungan sebagai visi dan misi mereka, maka politik elektoral tak akan membawa perbaikan bagi rakyat dan lingkungan hidup.

"Politik elektoral akan tidak banyak gunanya bagi rakyat yang menghadapi krisis sosial ekologis," kata dia.

Berdasarkan catatan JATAM, jumlah total perizinan hingga Maret 2018 sudah mencapai 8710. Angka itu tumbuh signifikan jelang tahun politik. Bahkan, perpanjangan izin pengelolaan SDA khususnya di bidang tambang, mineral, energi ada yang sudah diperpanjang hingga puluhan tahun ke depan.

"Kami melihat bentang politik berkontribusi merusak bentang alam. Keputusan politik yang merusak sekujur wilayah dan lingkungan Indonesia," papar Merah.

"Pemerintah juga harus melakukan moratorium (pemberian izin) atas dasar alasan politik, di tahun politik pemerintah mestinya menghentikan pemberian izin karena itu rawan sekali praktek korupsi," sambung dia.

Baca juga: Kesenjangan Sosial dan Penegakan Hukum Jadi Tema Debat Pilkada DKI Putaran Kedua

Ia juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga terkait untuk mengkaji ulang berbagai pemberian izin yang dilakukan jelang pelaksanaan pemilihan.

"Kami mendesak agar ada audit terhadap izin tambang jelang tahun politik dan itu harus diaudit okeh KPK dan pihak terkait untuk memastikan itu (pemberian izin) tidak terkait korupsi," paparnya.