Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Tepis Berbagai Hoaks Terkait Tercecernya KTP Elektronik

Kompas.com - 28/05/2018, 17:28 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menepis berbagai informasi bohong atau hoaks terkait peristiwa tercecernya KTP elektronik di Jalan Raya Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (26/5/2018).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menepis informasi akun Twitter @hulk_idn yang menyatakan ada KTP elektronik nasional yang dibuat di Beijing, China, hingga akhir Mei tahun ini. Adapun KTP yang tercecer dinilai hasil produksi dari Beijing.

Kicauan di Twitter tersebut telah di-retweet sekitar 1.300 kali, 1.900 likes, dan 190 komentar.

"Untuk inilah yang perlu disikapi. Ada di Twitter seperti, 'Sedang dibuat KTP di Beijing, China, paling lambat akhir Mei tahun ini dan terbukti 26 Mei 2018 banyak KTP data asing yang berceceran'. Itu tidak benar," kata Zudan dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Kemendagri Perketat Penerapan SOP Pemindahan E-KTP

Ia juga membantah foto yang menampilkan gudang besar berisi KTP elektronik merupakan bagian dari pabrik produksi dan penyimpanan KTP elektronik palsu.

Gudang tersebut murni untuk penyimpanan barang inventaris Kemendagri, termasuk KTP elektronik yang sudah invalid atau rusak.

Sejumlah kardus yang ditumpuk tak semuanya berisi e-KTP, melainkan dokumen kertas milik Kemendagri. E-KTP hanya sebagian kecil barang yang disimpan di gudang tersebut

"Ini adalah gudang resmi Kemendagri di (Kabupaten) Semplak. Bukan menyembunyikan KTP elektronik, itu adalah hoaks. Gudang itu benar dan tidak ada KTP palsu," kata Zudan.

Kemendagri memastikan seluruh e-KTP yang tersimpan di gudang adalah asli, namun rusak atau invalid.

Baca juga: Polisi Tidak Temukan Unsur Pidana Dalam Kasus Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor

Warga memunguti ribuan e-KTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.Dok. Istimewa Warga memunguti ribuan e-KTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.
Zudan membenarkan terkait viralnya salah satu foto e-KTP dengan domisili di Muara Enim, Sumatera Selatan. Namun demikian, identitas tersebut bukan atas nama warga negara asing sebagaimana yang sempat beredar di media sosial.

KTP itu merupakan salah satu KTP invalid atau rusak dari warga yang berdomisili di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia memaparkan, e-KTP keluaran 2010-2014 pada dasarnya dicetak di pusat, lalu didistribusikan ke daerah.

Sementara itu, e-KTP keluaran 2014 seterusnya dicetak di daerah masing-masing. Jika ada kerusakan, e-KTP yang ada dikembalikan ke pusat untuk dikirimkan blanko pengganti.

"Kalau ada yang rusak maka dikirim kembali ke pusat. Jadi yang tercecer macam-macam (asal domisilinya) ada dari Banyuwangi, Sumsel dan sebagainya. Ini untuk menjawab KTP-nya kok di pusat," kata dia.

Baca juga: Ekspedisi Pembawa Ribuan E-KTP yang Tercecer di Bogor Diberikan Sanksi

Terakhir, Zudan membantah e-KTP yang tercecer disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun pihak asing.

Kemendagri telah menugaskan 50 staf Dukcapil untuk memotong bagian ujung kanan atas e-KTP invalid atau rusak agar tak disalahgunakan untuk kepentingan apa pun.

"Sudah dipastikan tidak ada lagi keraguan untuk kepentingan lain. Dari pagi tadi 50 staf Dukcapil sudah lakukan proses pemotongan. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan pileg, pilkada, dan pilpres," kata Zudan.

Kompas TV Puluhan ribu warga Kabupaten Bone Sulawesi Selatan belum melakukan rekaman kartu tanda penduduk elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com