Kemendagri Tepis Berbagai Hoaks Terkait Tercecernya KTP Elektronik

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menepis informasi akun Twitter @hulk_idn yang menyatakan ada KTP elektronik nasional yang dibuat di Beijing, China, hingga akhir Mei tahun ini. Adapun KTP yang tercecer dinilai hasil produksi dari Beijing.

Kicauan di Twitter tersebut telah di-retweet sekitar 1.300 kali, 1.900 likes, dan 190 komentar.

"Untuk inilah yang perlu disikapi. Ada di Twitter seperti, 'Sedang dibuat KTP di Beijing, China, paling lambat akhir Mei tahun ini dan terbukti 26 Mei 2018 banyak KTP data asing yang berceceran'. Itu tidak benar," kata Zudan dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Ia juga membantah foto yang menampilkan gudang besar berisi KTP elektronik merupakan bagian dari pabrik produksi dan penyimpanan KTP elektronik palsu.

Gudang tersebut murni untuk penyimpanan barang inventaris Kemendagri, termasuk KTP elektronik yang sudah invalid atau rusak.

Sejumlah kardus yang ditumpuk tak semuanya berisi e-KTP, melainkan dokumen kertas milik Kemendagri. E-KTP hanya sebagian kecil barang yang disimpan di gudang tersebut

"Ini adalah gudang resmi Kemendagri di (Kabupaten) Semplak. Bukan menyembunyikan KTP elektronik, itu adalah hoaks. Gudang itu benar dan tidak ada KTP palsu," kata Zudan.

Kemendagri memastikan seluruh e-KTP yang tersimpan di gudang adalah asli, namun rusak atau invalid.

KTP itu merupakan salah satu KTP invalid atau rusak dari warga yang berdomisili di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia memaparkan, e-KTP keluaran 2010-2014 pada dasarnya dicetak di pusat, lalu didistribusikan ke daerah.

Sementara itu, e-KTP keluaran 2014 seterusnya dicetak di daerah masing-masing. Jika ada kerusakan, e-KTP yang ada dikembalikan ke pusat untuk dikirimkan blanko pengganti.

"Kalau ada yang rusak maka dikirim kembali ke pusat. Jadi yang tercecer macam-macam (asal domisilinya) ada dari Banyuwangi, Sumsel dan sebagainya. Ini untuk menjawab KTP-nya kok di pusat," kata dia.

Terakhir, Zudan membantah e-KTP yang tercecer disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun pihak asing.

Kemendagri telah menugaskan 50 staf Dukcapil untuk memotong bagian ujung kanan atas e-KTP invalid atau rusak agar tak disalahgunakan untuk kepentingan apa pun.

"Sudah dipastikan tidak ada lagi keraguan untuk kepentingan lain. Dari pagi tadi 50 staf Dukcapil sudah lakukan proses pemotongan. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan pileg, pilkada, dan pilpres," kata Zudan.