JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan banyak kader partainya yang menyarankan agar ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Rachland menanggapi hubungan SBY dengan Jokowi setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik kebijakan subsidi BBM pemerintahan sebelumnya.
"Memang, jadi lebih banyak pihak di internal Partai Demokrat yang mendesak Pak SBY untuk menjauh dari Pak Jokowi. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pak SBY," kata Rachland melalui pesan singkat, Senin (21/5/2018).
Namun, ia mengatakan SBY tak marah menanggapi kritik tersebut. Menurut Rachland, SBY tak merasa nama baiknya dicemarkan dengan kritik Jokowi tersebut.
Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar
"Nama baik itu tidak bisa dicemarkan. Buat apa Pak SBY marah?" lanjut Rachland.
Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018).
Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa.
Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter.
Baca juga: PDI-P: Pidato Jokowi soal BBM Tak Bermaksud Menyudutkan SBY
Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.
"Dulu subsidi sampai Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) juga tidak bisa sama? Ada apa kenapa tidak ditanyakan?" ujar Jokowi.
"Sekarang subsidi BBM tidak ada, tapi harganya bisa sama dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah Kepala Negara.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
