Demokrat Sebut Kritik Jokowi ke SBY Tak Hambat Penjajakan Koalisi dengan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan kritik yang disampaikam Presiden Joko Widodo terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait subsidi BBM tak menghambat penjajakan koalisi dengan PDI-P di Pilpres 2019.

"Ya kita tidak sampai ke sana (menghambat penjajakan koalisi)," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Balas Kritik Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat

Ia mengatakan seyogianya setiap Presiden memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing pemerintahan.

Ia menambahkan yang terpenting bagi semua Presiden adalah kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syarief juga mengatakan SBY sengaja tak menanggapi kritik yang disampaikan Jokowi tersebut karena tak ingin suasana bertambah gaduh.

Baca juga: PDI-P: Pidato Jokowi soal BBM Tak Bermaksud Menyudutkan SBY

Ia pun meminta Jokowi fokus bekerja menyelesaikan sejumlah permasalahan seperti terorisme.

"Jadi twitnya Pak SBY itu adalah ingin mengingatkan kita semua bahwa yang menjadi prioritas kita saat ini adalah pemberantasan terorisme. Yang lain itu kan untuk sementara bisa ditunda iya kan," ujar Syarief.

"Karena terorisme ini bisa menganggu kemana-mana ya, menganggu kemana-mana dan pada akhirnya rakyat juga menderita, itu intinya," lanjut dia.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Fokus Penuhi Janji Kampanye dan Tak Salahkan SBY

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

Baca juga: Dikritik Jokowi soal Subsidi BBM, SBY Minta Kader Demokrat Bersabar

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.