Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Wujudkan Kalender Islam di Tingkat Nasional

Kompas.com - 16/05/2018, 06:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pemerintah serius ingin menerapkan rencana penyatuan kalender Islam di tingkat nasional, regional dan global.

Menurut Lukman, rencana ini merupakan upaya untuk mewujudkan aspirasi umat Islam di Indonesia dan internasional.

"Jadi kami melakukan konsolidasi dengan menghubungi sejumlah ahli terkait untuk bagaimana menyamakan persepsi dalam penyatuan umat islam secara global ini," kata dia di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (15/5/2018) malam.

Lukman berharap rencana penyatuan kalender ini bisa terwujud di tahun ini. Ia berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan ormas-ormas Islam mendukung rencana ini demi meningkatkan kebersamaan umat Islam.

Baca juga: Muhammadiyah Ingin Kalender Islam Internasional Segera Terwujud

Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher juga mendorog pemerintah agar bisa membuat penyatuan kalender Islam agar pelaksanaan momen-momen seperti awal Ramadhan, Lebaran dan Idul Adha bisa sama.

"Saya kira kerinduan umat Islam akan kebersamaan dari waktu ke waktu akan menguat," katanya.

Ali Taher mendorong pemerintah melakukan rangkaian persiapan serta melakukan koordinasi dengan negara-negara Islam lainnya untuk bisa mewujudkan ini.

Wacana negara-negara Muslim

Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin mengungkapkan, rencana ini sudah muncul sejak tahun 2016 pada Kongres Kalender Internasional di Turki.

Pada November 2017, juga terdapat seminar internasional terkait dengan kajian fiqih falak yang mengkaji penyatuan kalender islam. Dalam seminar itu dihasilkan Rekomendasi Jakarta.

"Isinya tiga, pertama harus ada otoritas tunggal kemudian ada batas wilayah dan kriteria. Terkait otoritas tunggal kita diarahkan melalui Organisasi Kerjasama Islam," kata Thomas.

Baca juga: Hasil Sidang Isbat, Awal Puasa Jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018

Di tingkat regional, otoritas berada di forum menteri-menteri agama, kemudian di tingkat nasional menteri agama menjadi otoritas tunggal.

Terkait batas wilayah, kata Thomas, wacana ini semakin menguat, sehingga diputuskan batas tanggal internasional menjadi batas tanggal kalender Islam untuk mewujudkan sistem satu hari satu tanggal.

"Kalau sebut saja, di Indonesia 1 Ramadhan 1439 Hijriah hari Kamis, ya seluruh dunia Kamis juga," kata dia.

Dalam kriteria, penyatuan kalender islam juga didasarkan data-data astronomi. Thomas menuturkan, salah satu kriterianya berupa elongasi (jarak bulan-matahari) sebesar 6,4 derajat dan ketinggian bulan minimal 3 derajat.

Baca juga: MUI Imbau Media Tayangkan Tontonan Menyejukkan Selama Ramadhan

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com